Muhammadiyah Dukung Aturan Haji Sekali

Puput Mutiara    •    Jumat, 29 May 2015 16:56 WIB
haji
Muhammadiyah Dukung Aturan Haji Sekali
Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Muthi (tengah). Foto: MI/Mohamad Irfan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung peraturan haji sekali. Menurut ormas Islam itu, kebijakan Kementerian Agama tersebut mencerminkan pengamalan dan penerapan syariat yang sangat sesuai dengan keadaan di Indonesia.

"Dengan aturan ini kesempatan akan terbuka luas bagi mereka yang belum berhaji untuk melaksanakan kewajibannya," kata Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'thi kepada Media Indonesia, Jumat (29/5/2015).

Kendati begitu, jelas Mu'thi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terkait pemberlakuan aturan haji sekali. Misalnya, data kependudukan yang valid. Dengan data itu calon jemaah haji tidak melakukan penipuan atau pemalsuan data kependudukan.

Kementerian Agama memberlakukan aturan haji cukup sekali mulai tahun ini. Aturan itu diperlukan untuk mengatasi antrean panjang akibat tidak imbangnya antara kuota haji dengan jumlah peminat yang pergi ke Tanah Suci.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kementerian Agama Abdul Djamil menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini 168.800, terdiri dari 155.200 haji reguler dan 13.600 haji khusus. Sementara minat haji mencapai 500 ribu per tahun.

"Karena itu diperlukan pengaturan. Jangan dibebaskan begitu. Dalam waktu dekat, yaitu tahun ini juga, aturan ini sudah mulai kita berlakukan. Karena surat keputusan sudah ditandatangani Pak Menteri," ujar Djamil.

Ia menjelaskan, kewajiban berhaji bagi umat Islam hanya sekali seumur hidup. Karena itu, diimbau bagi yang sudah pernah berhaji untuk tidak ikut berjubel antre haji. Kalaupun ingin melakukan ibadah sunah, kata Djamil, bisa dengan umrah. Sedangkan bagi yang ingin berhaji kembali harus menunggu 10 tahun kemudian untuk bisa berangkat.

Djamil menjelaskan, mereka yang namanya masuk daftar berangkat haji tahun ini dikecualikan dari aturan ini. "Artinya dia sudah punya porsi. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Bagi yang lain, agar bisa memaklumi," tandas Djamil.


(DOR)