Pemerintah Dinilai Tak Punya Skema Komprehensif Tuntaskan Lumpur Lapindo

Ilham wibowo    •    Jumat, 29 May 2015 17:09 WIB
lapindo
Pemerintah Dinilai Tak Punya Skema Komprehensif Tuntaskan Lumpur Lapindo
Nur Kholis. FotoL Susanto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Lumpur Lapindo sudah sembilan tahun menyembur. Namun belum ada terobosan untuk menuntaskan bencana ini.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga dinilai belum punya skema komprehensif untuk menyelesaikan kasus ini. Padahal, semburan lumpur itu masuk katagori pelanggaran HAM. Hingga kini lumpur masih terus menyembur. Banyak harta milik publik yang hilang. Lingkungan pun rusak.

"Akibatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia ke depan akan terus terjadi," tutur Ketua Komnas HAM Nur Kholis di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2015)

Skema pemerintah yang tak komprehensif akibat dari berubah-ubahnya regulasi dalam penanganan dampak semburan lumpur Lapindo. "Pemerintah telah menerbitkan dan melakukan perubahan atas Perpres terkait kasus Lapindo. Tapi cenderung sangat minimalis dan parsial," tutur Nur.

Nur mengatakan penanganan minimalis dan parsial itu dapat dilihat dari indikator cara penanganan korban lumpur Lapindo. Pemenuhan hak asasi korban lumpur Lapindo diselesaikan dengan mekanisme jual beli lahan dan bangunan milik korban dengan pemerintah dan PT Lapindo Berantas tanpa ada kepastian waktu.

"Pembayaran jual beli lahan dan bangunan dibayarkan dengan bertahap (non cash) dan tidak ada tenggat waktu yang membuat penuntasan pembayaran menimbulkan ketidak pastian waktu," kata Nur.

Aspek penyelesaian hak-hak korban bertumpu pada asset based. Akibatnya, lanjut Nur, korban yang tidak memiliki aset, seperti para pengontrak rumah dan pedagang pasar yang telah belasan tahun hidup dan menggantungkan hidup dari kawasan tersebut, tidak dianggap sebagai korban. "Mereka hanya mendapat kompensasi berupa uang sewa kontrak rumah," tuturnya.


(KRI)