Ketua Komisi VIII Dukung Keputusan Menag tentang Pembatasan Haji

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 29 May 2015 18:02 WIB
haji
Ketua Komisi VIII Dukung Keputusan Menag tentang Pembatasan Haji
Saleh Partaonan Daulay. Foto: M Irfan/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi VIII DPR RI mendukung langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang memberlakukan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang haji satu kali. Kemenag memutuskan setiap warga negara tak boleh beribadah haji lebih dari satu kali dalam kurun waktu 10 tahun.

"Saya mengapresiasi PMA tentang pembatasan haji bagi pihak yang sudah melakukannya," kata Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Jumat (29/5/2015).

Menurut Saleh, setidaknya terdapat tiga hikmah dari kebijakan tersebut. Menurut Saleh, tingginya animo umat Islam untuk beribadah haji dapat tersalurkan dengan baik ketika WNI yang sudah pernah menunaikan rukun Islam ke lima itu keluar dari daftar tunggu. "Mengurangi antrean haji," kata dia.

Selain itu, pembatasan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi WNI yang belum sama sekali pergi melakukan ibadah haji. Sebab, sering kali warga kelas menengah ke atas cenderung haji berkali-kali, sementara sebagian warga lainnya harus menunggu lama.

"Ketiga, memberikan toleransi kepada calon jamaah yang lain," tukas dia.

Meski demikian, berdasarkan informasi yang diterima dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), PMA ini akan efektif berlaku tahun depan. Pasalnya, nama-nama calon jamaah haji tahun ini, sudah diumumkan.

Diberitakan sebelumnya, Kemenag memberlakukan aturan haji cukup sekali mulai tahun ini. Aturan itu diperlukan untuk mengatasi antrean panjang akibat tidak imbangnya antara kuota haji dengan jumlah peminat yang pergi ke Tanah Suci.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun ini 168.800, terdiri dari 155.200 haji reguler dan 13.600 haji khusus. Sementara minat haji mencapai 500 ribu per tahun.

"Karena itu diperlukan pengaturan. Jangan dibebaskan begitu. Dalam waktu dekat, yaitu tahun ini juga, aturan ini sudah mulai kita berlakukan. Karena surat keputusan sudah ditandatangani Pak Menteri," ujar Djamil kepada Media Indonesia, Jumat (29/5/2015).


(KRI)