Menjaga Keamanan, Rekonstruksi Kasus Pemerasan Atut Dilaksanakan di KPK

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 29 May 2015 22:51 WIB
kpk
Menjaga Keamanan, Rekonstruksi Kasus Pemerasan Atut Dilaksanakan di KPK
Ratu Atut Chosiyah--MI/Susanto/bb

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rekonstruksi dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013, dengan tersangka Gubernur nonaktif Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Kepala Bidang Publikasi dan Informasi, Priharsa Nugraha, mengatakan penyidik menggelar rekonstruksi di KPK demi menjaga keamanan dan efektifitas, karena terdapat dua tersangka yang ikut dalam rekonstruksi yakni Ratu Atut dan satu orang tahanan Kejaksaan, staf Ratu Atut, Siti Halimah atau Iim, serta 15 saksi kasus Ratu Atut.

"Beberapa peristiwa yang direkonstruksi terjadi di luar kota. Sehingga, tanpa mengurangi substansi, maka rekonstruksi dilakukan di Gedung KPK," kata Priharsa kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Lebih lanjut, Priharsa membantah ada penjemputan paksa terhadap Iim. Tangan kanan Ratu Atut itu, kata Priharsa, dijemput dari tahanannya di Serang, Banten, untuk keperluan penyidikan kasus pemerasan yang dilakukan Ratu Atut.

"Mengingat status Iim sebagai terpidana, yang bersangkutan hari ini bukan dijemput paksa, tetapi dijemput dari lapas tempat penahanannya di Serang," ujar dia.

Dalam perkara dugaan pemerasan ini, KPK telah menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka. Ratu Atut dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 huruf e merupakan pasal yang memuat mengenai dugaan tindak pemerasan. Ancaman hukuman adalah pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara dan minimal empat tahun penjara serta denda paling banyak Rp 1 miliar dan paling sedikit Rp 200 juta.

Politikus Golkar ini juga tersangkut kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten. Hakim Tipikor pun telah menyatakan Ratu Atut bersalah.


(REN)