Pilkada Serentak di Ujung Batas Waktu

   •    Sabtu, 30 May 2015 05:58 WIB
pilkada
Pilkada Serentak di Ujung Batas Waktu

PEMILIHAN kepala daerah serentak dan ekonomi ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 bukan semata-mata pertaruhan pelembagaan demokrasi lokal, melainkan juga pertaruhan pembangunan ekonomi daerah. Gangguan terhadap kualitas pilkada sama artinya dengan memproduksi ketidakpastian. Ketidakpastian itu sama saja dengan meremukkan kepercayaan investor menanamkan modal di daerah.

Adalah sebuah keniscayaan bahwa kemajuan daerah ditopang investasi. Kualitas pilkada bukan hanya diukur dari hasil akhir, yaitu terpilihnya kepala daerah yang mendapatkan suara terbanyak dari rakyat. Keberhasilan justru ditentukan oleh kepatuhan terhadap proses yang disepakati. Itu artinya paradigma berpikir didominasi orientasi proses, bukan hasil semata. Pilkada serentak yang untuk pertama kalinya digelar di negeri ini berangkat dari gagasan menghemat anggaran daerah dan mampu meminimalisasi konflik atau sengketa pascapilkada.

Filosofinya ialah anggaran daerah sebesar-besarnya dipakai untuk memakmurkan rakyat, bukan untuk membiayai pilkada. Harus jujur dikatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini masih jauh dari harapan efisien secara anggaran. Total anggaran untuk menggelar pilkada di 269 daerah mencapai Rp6,7 triliun. Padahal, biaya pelaksanaan pilkada tidak serentak di 269 daerah sebelumnya cuma sekitar Rp5 triliun.

Argumentasi biaya pilkada selangit ialah debat publik terbuka di antara calon kepala daerah yang dilakukan sebanyak tiga kali dibiayai negara. Begitu juga bahan kampanye seperti selebaran, pamflet, poster, spanduk, umbul-umbul, dan alat peraga para calon kepala daerah. Biaya iklan komersial para calon di media massa juga ditanggung keuangan daerah.

Apa pun argumentasinya, setiap sen pengeluaran keuangan daerah harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah kita bisa memahami inisiatif Komisi II DPR yang telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit Komisi Pemilihan Umum. Namun, kita juga harus katakan bahwa sulit ditampik anggapan yang menyebut audit sebelum pilkada digelar lebih bernuansa politik. Itu merupakan langkah politik DPR untuk menekan KPU.

Disebut langkah politik DPR untuk menekan KPU karena sesungguhnya hingga kemarin belum semua daerah mencairkan dana pilkada. Pencairan dana pilkada diawali dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah dan KPU. Inilah titik krusial pelaksanaan pilkada serentak. Titik krusial karena KPU sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 259 tertanggal 27 Mei. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa 3 Juni sebagai batas akhir penandatanganan hibah.

Pilkada ditunda jika melewati tenggat tersebut. Penundaan pencairan anggaran tentu saja berdampak pada buruknya kualitas penyelenggaraan pilkada. Tertundanya pencairan dana akan berdampak pada minimnya waktu untuk bimbingan teknis ke panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, dua kepanitiaan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pilkada. Lebih jauh lagi, penundaan itu menimbulkan ketidakpastian yang pada gilirannya mempertaruhkan ekonomi daerah.

Sebagai dua sisi dari kepingan mata uang yang sama, keberhasilan pelaksanaan pilkada diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah yang pada akhirnya memakmurkan rakyat. Pilkada serentak kini berada di ujung batas waktu. Tugas pemerintah pusat untuk memastikan seluruh daerah yang menggelar pilkada serentak mencairkan dana tidak melewati tenggat yang tinggal empat hari lagi.


Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA