KPK Diminta Hormati Putusan Praperadilan

Al Abrar    •    Sabtu, 30 May 2015 15:39 WIB
kpk
KPK Diminta Hormati Putusan Praperadilan
Para pembicara dari kiri Anggota Tim Perumus UU KPK 2002 Firman Jaya Daeli, moderator Pangeran Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dan Pakar Hukum Irman Putra Sidin, saat diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (30/5). (Foto:MI/Adam Dwi).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin meminta KPK tak lagi menetapkan tersangka kepada Hadi Poernomo. Sebab, kata Irman putusan Pengadilan Negeri lebih tinggi dari pada Undang-Undang KPK.

"KPK menghentikan penyidikan bukan karena Undang-Undang yang melarangnya, tapi karena putusan praperadilan. Hukum itu kan tertinggi pengadilan," kata Irman usai diskusi Polemik bertajuk 'Duh! KPK' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

Meski demikian, lanjut Irman, KPK bisa kembali melakukan penyidikan terhadap Hadi Poernomo. Asal dilakukan sesuai dengan prosedur dan putusan pengadilan.

"Silakan saja (buka penyidikan baru) asal penyidiknya dari Polri dan ada dua alat bukti yang sah," tukasnya.

Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan sebagian gugatan Hadi Poernomo. Salah satunya memutuskan surat perintah penyidikan (Sprindik) penetapan tersangka Hadi oleh KPK tak sah.

"Mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan termohon terhadap pemohon tidak sah. Dengan demikian, penggeladah dan penyitaan yang dilakukan termohon kepada pemohon tidak sah. Kemudian sprindik penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sah," kata Hakim Tunggal Haswandi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa (26/5/2015).

Sementara itu untuk permohonan Hadi yang ditolak adalah eksepsi Hadi Poernomo yang menyatakan KPK tidak berwenang menangani perkara soal pelanggaran pajak.  Dalam kasus ini, Hadi selaku Dirjen Pajak diduga mengubah telaah Direktur Pajak Penghasilan mengenai keberatan surat ketetapan pajak nihil pajak penghasilan (SKPN PPh) BCA.

Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait non-performance loan (NPL atau kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada Direktur PPh Ditjen Pajak. Setelah penelaahan, diterbitkan surat pengantar risalah keberatan dari Direktur PPh pada 13 Maret 2004 kepada Dirjen Pajak dengan kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak.

Namun, satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA, 18 Juli 2004, Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan agar Direktur PPh mengubah kesimpulan, yaitu dari semula menyatakan menolak diganti menjadi menerima semua keberatan.

Hadi kemudian mengeluarkan surat keputusan Dirjen Pajak yang memutuskan untuk menerima semua keberatan wajib pajak, sehingga tidak ada cukup waktu bagi Direktur PPH untuk memberikan tanggapan atas kesimpulan yang berbeda itu. Atas penerimaan keberatan itu, negara dirugikan senilai Rp375 miliar.

Gugatan ini dilayangkan Hadi karena KPK dinilai tidak memiliki wewenang mengusut kasus yang membelitnya. Hadi Poernomo disangkal Pasal 2 ayat 2 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Putusan ini jadi kekalahan ketiga KPK di praperadilan. Sebelumnya PN Jakarta Selatan juga mengabulkan sebagian permohonan Komjen Budi Gunawan dan bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Penerbitan sprindik keduanya juga tak sah.


(DRI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA