KPU Beri Tengat Hingga 3 Juni Daerah Selesaikan NPHD

Mufti Sholih    •    Minggu, 31 May 2015 11:23 WIB
pilkada serentak
KPU Beri Tengat Hingga 3 Juni Daerah Selesaikan NPHD
Husni Kamil bersama Ferry Kurnia dan Sigit Pamungkas---Ant/Widodo Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi tengat hingga Rabu, 3 Juni, bagi daerah untuk menyelesaikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember.

Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, KPU akan menunda pelaksanaan pilkada serentak jika belum NPHD ditandatangani.

"Apabila sampai batas waktu 3 Juni 2015 belum dilakukan penandatanganan NPHD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupetan/Kota akan menunda pelaksanaan Pilkada," bunyi Surat Edaran KPU Nomor 259/KPU/V/2015 tertanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik seperti dilansir Setkab.go.id, Minggu (31/5/2015).

KPU, kata Husni, meminta KPU kabupaten/kota dan provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan, jumlah dana, dan tahapan pencairan jika bertahap, serta penandatanganan NPHD.

KPU juga mendesak KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menetapkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, apabila berdasarkan hasil koordinasi dapat dipastikan penandatanganan NPHD tidak dapat dilakukan paling lambat 3 Juni 2015.

"Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota akibat penundaan sebagaimana dimaksud, dilakukan pada 2017," bunyi poin ketiga Surat Edaran Ketua KPU itu.

Surat Edaran itu ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sejauh ini, baru 36 daerah yang telah menandatangani NPHD dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada secara serentak 9 Desember mendatang. Dari jumlah itu, baru 32 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang dapat menggunakan anggarannya.


(TII)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA