Islah PPP untuk Akomodasi Kepengurusan Kubu Romi dan SDA

K. Yudha Wirakusuma    •    Senin, 01 Jun 2015 18:05 WIB
ppp
Islah PPP untuk Akomodasi Kepengurusan Kubu Romi dan SDA
Ilustrasi--Antara/Oky Lukmansyah

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembicaraan soal islah terbatas antara dua kubu PPP terus dilakukan. Islah yang akan digagas untuk mengakomodir kepengurusan hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Bandung.

“Yang berkasus di PTUN itu SDA (Suryadharma Ali) melawan Menkumham dan Romi (Romahurmuziy) sebagai intervensi. Tidak ada nama Djan Faridz di catatan administrasi negara. Apalagi Djan Faridz sendiri tidak memenuhi syarat menjadi ketua umum PPP sesuai AD/ART PPP,” kata Ketua DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Isa Muchsin, dalam siaran persnya, Senin (1/6/2015).

Djan merupakan hasil Muktamar Jakarta. Muktamar ini tidak memiliki legalitas hukum, karena tidak disahkan Menteri Hukum dan HAM. Menurut Isa, yang memiliki SK Menkumham adalah kepengurusan hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Bandung.

Jadi, jelas dia, alternatif islah yang akan dibahas adalah antara hasil Muktamar Surabaya (Ketum Romahurmuziy) dengan Muktamar Bandung (Ketum Suryadarma Ali).

“Alternatifnya adalah menggabungkan kepengurusan hasil Muktamar PPP di Bandung yang DPP-nya dipimpin SDA dengan hasil Muktamar Surabaya yang DPP-nya dipimpin oleh Romi. Tidak ada urusan dengan Djan Faridz,” terangnya.

Sebagai partai politik, PPP tidak hanya mengurusi soal konflik, tapi juga proses konsolidasi. Sebab, jika hanya mengurusi konflik, tidak ada yang bekerja untuk konsolidasi. "Konflik ini hanya bagian kecil, kita lebih fokus pada konsolidasi," tambahnya.

Dua kubu PPP masih membicarakan opsi-opsi sebagai upaya merealisasikan islah terbatas agar partai berlambang Kakbah dapat mengikuti Pilkada. Pembicaraan akan dilakukan lebih serius pascakeluarnya putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) soal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, pertengahan Juni 2015. “Setelah ada putusan banding kita sepakati opsi-opsinya, sekarang baru susun opsi-opsinya,” papar Isa.

Di tingkat bawah proses islah sudah berlangsung. Dia mencontohkan DPW-DPW yang awalnya ikut Muktamar Jakarta sudah bersedia patuh di bawah kepemimpinan Romahurmuziy.

"Misalnya DPW Bali, Jateng, Lampung mereka ikut Muktamar Jakarta. Mereka sudah menggelar muswil yang dibuka langsung oleh Romahurmuziy. Ini artinya selesai," kata Isa.


(YDH)