KPK Banding Putusan Praperadilan Hadi Poernomo

Yogi Bayu Aji    •    Senin, 01 Jun 2015 18:20 WIB
hadi poernomo
KPK Banding Putusan Praperadilan Hadi Poernomo

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan banding putusan praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Surat permohonan banding segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

"Tadi siang kami rapat dengan pimpinan dan tim hukum untuk langkah hukum upaya banding putusan praperadilan Hadi Poernomo. Kemungkinan sore ini disampaikan ke pengadilan," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2015).

Menurut dia, fokus utama KPK dalam banding itu terkait perintah hakim Haswandi yang meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap Hadi Poernomo. Padahal, KPK tak bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"Mengacu pada putusan MK Pasal 77 perluasan objek praperadilan di dalam putusan itu adalah penetapan tersangka objek praperadilan. Di sisi lain, Pasal 83 kalau kami analogikan, penghentian sprindik (surat perintah penyidikan) sebagai objek praperadilan bisa dilakukan upaya banding," jelas dia.

KPK, kata dia, juga berencana melaporkan masalah saat proses praperadilan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. "Upaya ini belum final, KPK challenge upaya praperadilan itu dulu," terang dia.

Selasa 26 Mei, Haswandi mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo. Dalam putusannya, Haswandi menilai penyidikan terhadap perkara Hadi tidak sah.

Hakim mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya mengenai penetapan tersangka Hadi Poernomo secara bersamaan dengan terbitnya sprindik pada 21 April 2014.

Menurut hakim, sesuai Pasal 46 dan Pasal 38 Undang-Undang KPK, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa saksi dan barang bukti.

Sementara dalam kasus Hadi, KPK dianggap tak melakukan dua proses itu. Mengacu pada undang-undang tersebut, hakim menegaskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Hadi tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang.

"Penetapan tersangka harus dilakukan setelah penyidikan berupa pemeriksaan saksi dan barang bukti. Namun, dalam penetapan tersangka pemohon dilakukan bersamaan dengan sprindik yang dikeluarkan pada 21 April. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka bertentangan dengan undang-undang dan SOP KPK sendiri," jelas Haswandi.


(TRK)

Novanto Menghadiri Sidang Perdana

Novanto Menghadiri Sidang Perdana

28 minutes Ago

Novanto tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta pada pukul 09.40 WIB. Ia mengenakan kemeja putih dib…

BERITA LAINNYA