Munas Riau Lama Terkubur, Agung Laksono Ajukan Banding

Al Abrar    •    Senin, 01 Jun 2015 19:24 WIB
golkar
Munas Riau Lama Terkubur, Agung Laksono Ajukan Banding
Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono saat mengha diri sidang putusan sengketa Partai Golkar di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (18/5). (Foto: MI/ARYA MANGGALA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Anco, Agung Laksono mengaku akan mengajukan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), yang menolak eksepsi pihak Agung Laksono sebagai tergugat I, DPD II Partai Golkar sebagai tergugat II dan Kemekumham sebagai tergugat III dalam sidang putusan sela.

"Kami akan melakukan banding di pengadilan tinggi. Kita tunggu saja, karena itu hak hukum di para pihak," kata Agung saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (1/6/2015).

Agung pun kaget dengan putusan PN Jakarta Utara, sebab kata Agung, putusan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG).

"Ini sangat di luar dari apa yang telah ditetapkan Mahkamah Partai, kita tidak mundur ke belakang lagi, karena Munas Riau hasilnya sudah lama terkubur," jelasnya.

Siang tadi, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menolak eksepsi atau keberatan pihak Agung Laksono sebagai tergugat I, DPD II Partai Golkar sebagai tergugat II dan Kemekumham sebagai tergugat III dalam putusan sela Majelis Hakim PN Jakut, Senin (1/6/2015).

Dengan demikian, PN Jakut telah menguatkan kedudukan hukum kepengurusan Golkar versi Munas Riau tahun 2009.

"Mengadili, satu menolak eksepsi tergugat I, II dan III," kata Panitera Pengganti Rohadi kepada Metrotvnews.com di PN Jakut, Jakarta, Senin (1/6/2015).

Majelis hakim, jelas Rohadi dalam sidang juga memerintahkan Partai Golkar kubu Ical selaku pihak penggugat dan Agung Laksono serta Kemenkumham untuk melanjutkan persidangan.

"Memerintahkan kedua belak pihak melanjutkan persidangan," ucapnya.

Hakim juga menolak eksepsi kubu Agung yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

"Menyatakan pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini," tambah dia.

Sementara dalam putusan propisi. Majelis hakim secara jelas menetapkan bahwa DPP Golkar yang sah adalah DPP Golkar munas VII Pekanbaru tahun 2009.

"Memerintahkan tergugat I, II, III untuk mengehentikan semua proses ,tindakan kegiatan pengambilan kebijakan atau keputusan apapun terkait dengan DPP Golkar dibawah kepepimpinan tergugat I berdasar hasil munas Ancol," sebagaimana tertulis.


(AZF)