Anggaran Kampanye Menyebabkan Dana Pilkada Membengkak 40 Persen

Intan fauzi    •    Selasa, 02 Jun 2015 08:26 WIB
pilkada serentak
Anggaran Kampanye Menyebabkan Dana Pilkada Membengkak 40 Persen
Ilustrasi (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri menilai Pemerintah Daerah mengalami peningkatan dalam membiayai Pilkada Serentak 2015, akibat membengkaknya anggaran kampanye pasangan calon dibandingkan Pilkada sebelumnya. Tahun ini, diperkiraan dana yang harus dikeluarkan oleh daerah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 mencapai Rp 7 Triliun. Bahkan, jumlah tersebut belum termasuk dengan anggaran kampanye yang juga ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

"Dari data kita olah, 25-40 persen pembengkakan anggaran itu melalui kampanye," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, dalam Bincang Pagi, Metro TV, di Jakarta, Selasa (2/6/2015).

Donny pun memperkirakan dana yang harus ditanggung oleh daerah, untuk mensukseskan Pilkada 2015 dapat mencapai 10 T.

Hal tersebut dibenarkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Sebab, terdapat empat komponen kampanye yang harus didanai oleh daerah. Komponen tersebut dalam Pilkada sebelumnya memang ditanggung oleh pasangan calon. Namun, saat ini berdasarkan Undang-undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 diatur bahwa biaya kampanye pasangan calon ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Sehingga, terjadi pembengkakkan anggaran Pilkada.

"Benar, setidaknya empat item kampanye didanai negara, pertama iklan media cetak elektronik, kedua terkait aktivitas pemasangan alat peraga, ketiga terkait penyebaran bahan kampanye yang biasa diselenggarakan tim kampanye, dan empat terkait debat," papar Ferry.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto, menambahkan komponen kampanye yang ditanggung oleh peserta pilkada hanya meliputi kampanye terbatas dan dialogis. Jika dipersentasekan, komponen kampanye itu hanya 10 persen dari total anggaran Pilkada 2015.

"Pasangan calon hanya kampanye terbatas dan dialogis, yang lain itu dibiayai negara, padahal dua jenis kampanye hanya 10 persen yang ditanggung oleh pasangan calon," terang Didik.


(AZF)