Menyelamatkan Aset BUMN

   •    Rabu, 03 Jun 2015 06:00 WIB
Menyelamatkan Aset BUMN

NEGARA tengah menggenjot pembangunan infrastruktur demi mengejar kemajuan ekonomi. Pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan lahan. Namun, salah satu persoalan besar dalam pembangunan infrastruktur ialah pengadaan lahan. Negara kerap kesulitan membebaskan lahan untuk pengadaan infrastruktur. Ironisnya, lahan yang sudah dikuasai negara banyak berpindah tangan ke individu atau swasta.

Badan usaha milik negara ialah instansi yang dilibatkan negara untuk membangun infrastruktur tersebut. Celakanya, banyak lahan milik BUMN yang dikuasai individu atau swasta. Kondisi itu tentu menghambat ikhtiar percepatan pembangunan infrastruktur. Apalagi, pembangunan infrastruktur berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penguasaan lahan milik BUMN jelas bisa menahan laju pertumbuhan ekonomi tersebut.

Hasil investigasi harian itu menunjukkan di Sumatra Utara saja banyak aset BUMN berupa tanah dikuasai individu atau swasta. Bila ditelusuri ke daerah-daerah lain di sekujur Indonesia, jumlah aset BUMN yang dikuasai individu atau swasta pasti jauh lebih banyak. Penguasaan aset BUMN oleh individu atau swasta memang dilakukan melalui proses hukum di lembaga peradilan. Itu setidaknya menunjukkan dua kemungkinan.

Pertama, BUMN tak pandai merawat aset mereka. Artinya, BUMN malas memperkuat bukti-bukti hukum kepemilikan aset-aset tersebut. Akibatnya, ketika diperkarakan di pengadilan, penggugat memenanginya. Oleh karena itu, kita mendorong BUMN serius merawat aset mereka dengan mengurus bukti-bukti hukum kepemilikan. Bila ada gugatan dari individu atau swasta ke pengadilan, BUMN bisa mematahkannya.

Kedua, bila BUMN memiliki bukti hukum kuat ihwal kepemilikan aset mereka, tetapi individu atau swasta memenangi gugatan di pengadilan, kita patut curiga ada permainan hukum di sana. Kecurigaan itu patut kita ajukan karena di Medan, Sumatra Utara, ada ungkapan 'lebih murah membeli tanah di pengadilan daripada membeli tanah langsung di lapangan'.

Dalam perkara tanah milik PT Pelabuhan Indonesia I Belawan, Sumatra Utara, misalnya, kita curiga ada permainan hukum. Bayangkan, penggugat cuma bermodalkan surat keterangan hilang dari polisi yang ditandatangani wakapolsek, tetapi memenangi gugatan tidak cuma di pengadilan tingkat pertama, tetapi juga di Mahkamah Agung. Lebih tragis lagi, MA tidak hanya mengabulkan materi gugatan terhadap tanah milik Pelindo I seluas 10 hektare itu, tetapi juga membatalkan hak kepemilikan lahan atas nama PT Pelindo seluas 278,15 hektare.

Pelindo terus melawan secara hukum dengan melayangkan peninjauan kembali. Memang itu yang seharusnya dilakukan Pelindo. Negara tak boleh kalah melawan kejanggalan dan permainan hukum. Lembaga pengawas peradilan, yakni Komisi Yudisial, mesti turun tangan menyelisik adanya kemungkinan beroperasinya mafia peradilan dalam kasus pindah tangan kepemilikan aset BUMN ke individu atau swasta.

KY jangan cuma berkonsentrasi pada kasus-kasus peradilan yang menjadi perhatian publik di level nasional. Kasus-kasus perdata di daerah perlu juga menjadi perhatian lembaga itu. Merawat dan menyelamatkan aset BUMN perlu penanganan menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan. BUMN, Kementerian BUMN, lembaga peradilan, Komisi Yudisial, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus peduli dengan keberadaan dan kepemilikan lahan aset BUMN.

Jangan sepelekan kepemilikan aset negara. Kepemilikan aset negara berkontribusi besar pada percepatan pengadaan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Menyepelekan dan mengabaikan kepemilikan aset negara sama saja dengan menghambat derap pertumbuhan ekonomi.