Pansel Ingin Calon Pimpinan KPK Kuasai Hukum Acara Pidana

Ilham wibowo    •    Rabu, 03 Jun 2015 10:36 WIB
pansel kpk
Pansel Ingin Calon Pimpinan KPK Kuasai Hukum Acara Pidana
Yenti Ganasih (memegang mic)----MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) berharap, calon yang mendaftar betul-betul menguasai hukum acara pidana. Hal ini penting karena KPK kini menghadapi kondisi hukum yang berbeda.

"Kriteria dari pansel ada integritasnya terjaga, kemudian kompetensi, independensi dan ada kepemimpinannya. Saya sendiri yang paling penting dalam komposisi berlima itu nanti dia harus ada yang menguasai betul hukum acara pidana," kata Yenti Ganarsih, salah satu anggota pansel kepada Metrotvnews.com, Rabu (3/6/2015).

Yenti menerangkan, pemahaman terhadap hukum acara pidana menjadi penting lantaran penetapan tersangka sudah masuk ke dalam objek praperadilan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, putusan Hakim Haswandi menyatakan penyidik dan penyelidik KPK disebut tak berwenang menyelidik dan menyidik kasus.

"Pimpinan KPK itu kolektif kolegial disebutkan harus bisa mengontrol dan mengendalikan perkara. Itu dalam hukum pidana penting sekali. Mereka tidak hanya menyidik, tapi paham betul bagaimana permulaannya, lalu apakah ini akan ditahan sehingga bisa menyatakan tersangka, kapan menyatakan tersangka, ditahan atau tidak. Sebaiknya kuatkan dahulu di awal, kalau mau ditahan segera gulirkan ke pengadilan, jangan diulang kasus dibiarkan begitu lama," jelas Yenti.

Pemahaman ini, kata Yenti, akan membuat KPK siap mengusut setiap kasus. Sebab, pimpinan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan pemberantasan korupsi lewat jalur hukum. Seperti, yang dilakukan sejumlah tersangka pascaputusan praperadilan Budi Gunawan.

"Komisioner KPK yang akan datang akan menghadapi ini. Karenanya, KPK harus juga menjaga dan mengembangkan kasus. Menentukan tersangka harus betul-betul dengan bukti yang cukup, kalau memang belum terlalu cukup tidak usah media tahu, karena penyelidikan itu fungsinya merupakan langkah intelijen yang jangan disampaikan dulu, sementara KPK tidak kuat," imbuh dia.

Karena itu, Yenti menegaskan, pemahaman terhadap hukum acara pidana penting dimiliki calon komisioner. Sebab, pansel tengah berusaha memperkuat KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Evaluasi terhadap KPK inilah yang harus dipertimbangkan ketika kita melihat para calon, bagaimana mereka melihat perkembangan yang terjadi, mau bilang apa ada dong kelemahannya, faktanya ada PLT pimpinan KPK itu kan fakta, nah inilah yang harus dihindari ketua KPK mendatang. Karenanya, calon komisioner yang akan kita jaring harus memahami hal itu," tegas dia.


(TII)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA