KPK Siapkan Alat Bukti untuk Jerat Kembali Ilham Arief

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 03 Jun 2015 19:10 WIB
praperadilan
KPK Siapkan Alat Bukti untuk Jerat Kembali Ilham Arief
Ilustrasi Gedung KPK--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak akan tinggal diam atas putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka terhadap mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS). Lembaga antikorupsi siap menjerat kembali Ilham dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita mempersiapkan finalnya adalah penerbitan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan)," kata Pelaksan Tugas (Plt) Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji kepada Metrotvnews.com, Rabu (3/6/2015).

Menurut dia, saat ini KPK sedang dalam proses menyiapkan sprindik baru Ilham Arief. Dia memastikan semuanya sesuai prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. "Mempersiapkan keseluruhan alat bukti yang berbasis akurasi prosesual," tekan dia.

Sementara, Plt Pimpinan KPK Johan Budi menegaskan, sprindik baru bagi Ilham Arief bisa keluar dalam waktu dekat. KPK masih membahas masalah teknis penerbitan sprindik. "Kemungkinan minggu ini bisa nanti disampaikan lagi," ujar Johan, Senin 1 Juni kemarin.

Pada 12 Mei 2015, Hakim Tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan penetapan tersangka terhadap Ilham Arief Sirajuddin. Menurut hakim, bukti-bukti yang diajukan KPK hanya berupa fotokopi tanpa bisa menunjukkan aslinya sehingga KPK dianggap menetapkan Ilham sebagai tersangka sebelum ada dua bukti permulaan yang cukup.

"Hakim praperadilan IAS mengabulkan (permohonan) lebih soal bukti-bukti yang dianggap hakim bahwa KPK tidak bisa menunjukan dua alat bukti. Nah ini, untuk IAS, KPK masih ada kemungkian perlawanan, tapi bukan secara hukum," tambah Johan.

Perlawanan hukum yang dimaksud Johan adalah dengan menerbitkan Sprindik baru. Hal itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai objek praperadilan.

"Kita lihat halaman 106 (putusan MK), untuk kemudian penegak hukum punya kewenangan mengulangi proses awal, dengan kata lain KPK bisa menerbitkan sprindik baru," ungkap Johan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ilham sebagai tersangka pada 7 Mei 2014 atau sehari sebelum lengser sebagai Wali Kota Makassar pada 8 Mei 2014. Dia terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi kerja sama rehabiliasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.

Ilham Arief disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Dia dapat dikani ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain Ilham Arif Sirajuddin, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Hengky disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Ilham diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp38,1 miliar karena adanya sejumlah pembayaran digelembungkan oleh pihak pengelola dan pemerintah kota. Badan Pemeriksa Keuangan pada 8 November 2012  menyerahkan data hasil audit perusahaan milik Pemkot Makassar itu kepada KPK. Hasil audit menemukan potensi kerugian negara dari kerja sama PDAM dengan pihak swasta hingga mencapai Rp520 miliar.


(YDH)