Jerat Korupsi Korporasi dengan Pasal Pembuktian Terbalik

- 20 Februari 2013 23:38 wib
<p>Ilustrasi---MI/Tiyok/ip</p>

Ilustrasi---MI/Tiyok/ip

Metrotvnews.com, Jakarta: Meskipun diakui pembuktiannya sulit dan membutuhkan kecermatan yang luar biasa dalam mengumpulkan barang bukti, namun tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi bisa didakwa melalui ketentuan mengenai Pasal Pembuktian Terbalik dalam UU Tipikor.

Hal itu dikatakan oleh Hakim Agung Komariah saat menjadi narasumber diskusi bertajuk Peratanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana di Jakarta, Rabu (20/2).

Guru Besar Universitas Padjajaran itu menjelaskan tindak pidana korupsi korporasi berarti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang baik sendiri maupun bersama di dalam lengkungan korporasi dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban fungsional sesuai jabatan yang diemban atau pelaku senjatanya.

"Cuma untuk konteks kita di Indonesia korporasi itu tidak didakwakan sehingga hakim tidak bisa menjatuhkan pidana, karena bagaimana pun surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana," jelas Komariah.

Ia mengaku, tindak pidana korupsi korporasi adalah tindak pidana yang sulit pembuktiannya karena sifatnya yang kompleks. "Alat bukti saja sangat rumit, pertanggungjawabannya yang fungsional tadi," beber dia.

Maka itu, meski melalui mekanisme yang sangat rumit, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi bisa dipidanakan dengan memperluas jangkauan alat bukti. Salah satunya jelas dia adalah melalui pasal pembuktian terbalik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 UU Tipikor.

"Misalnya Alat bukti diperluas dengan meminta tersangka memberi keterangan harta benda, suami, anak atau siapa pun yang diduga terkait. Itu saja peluangnya. Walaupun memang diakui sulit dan berbelit-belit," beber dia.

Buru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Erman Rajagukguk menambahkan, tindak pidana korupsi korporasi tidak bisa dipidana karena tidak memupenuhi unsur sebuah perbuatan Tipikor.

"Bagaimana disebut melawan hukum? Atau memperkaya diri sendiri atau kelompok? Kecuali kalau korporasi atau orang per orang di dalamnya menerima suap atau melakukan penyuapan itu baru bisa didakwa dengan ketentuan tindak pidana korupsi," tandas Erman. (Thomas Harming Suwarta/Agt)

()

POLITIK
HUKUM
METRO
INTERNASIONAL

Presiden Pilihan Kita Bersama Najwa Shihab (15)

10 Juli 2014 01:08 wib

Presiden Pilihan Kita, Rabu (09/07/2014): Hadir bersama Najwa Shihab yaitu ketua umum PKPI, Sutiyoso. Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. dan Ketua DPP PKB, Marwan Jafar.