Kasus Indosat-IM2 Dinilai Perkara Perdata Saja

- 21 Februari 2013 01:26 wib
<p>Metrotvnews.com/ip</p>

Metrotvnews.com/ip

Metrotvnews.com, Jakarta: Tindakan Kejaksaan Agung yang menetapkan PT Indosat Tbk (ISAT) dan anak usahanya, PT Indosat Mega Media (IM2), sebagai tersangka kejahatan korporasi dalam kerja sama penyelenggaraan jaringan internet 3G di frekuensi 2,1 GHz dinilai salah kaprah. 

"Itu bukan kejahatan korporasi. Ini perkara perdata saja. Artinya, kalau ada kesalahan, itu kesalahan administrasi," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Prof. Erman Rajagukguk dalam diskusi panel Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Administrative Penal Law dan Business Judgement Rule Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (20/2).

Dijelaskannya, selain kasus Indosat-IM2, kasus Chevron juga bernasib serupa. Keduanya sama-sama bukan kasus pidana tapi masuk ranah administratif. "Ini salah satu saja. Ini menurut pendapat saya. Enggak tahu yang lain," lanjutnya.

Terkait dengan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap ketentuan pidana administratif berlaku asas lex specialis derogat legi generali.

Dicontohkannya, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dilihat lex specialis. Jangan kemudian dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi, karena bertentangan dengan asas preferensi hukum, lex specialis, dan asas kepastian hukum.

"Jikalau ada kerugian negara, jangan terus berdalih ke tindak pidana korupsi. Ini karena kerugian negara diatur dalam Pasal 80. Ini berkaitan dengan sanksi administratif bukan konteks tipikor," lanjutnya.

Pendapat tersebut diamini Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr Tatiek Sri Djatmiati SH MS. Menurutnya, jika ada kerugian negara dalam kasus itu mestinya masuk ke sanksi administratif dan bukannya tipikor.

"Kalau saya melihatnya dari hukum administrasi. Jadi, di kasus itu ada kerugian negara tidak? kalaupun di kasus Indosat-IM2 terdapat kerugian-kerugian, seharusnya dikenakan pidana-pidana administratif," ujar Tatiek.

Mengenai langkah hakim tipikor yang tetap melanjutkan sidang meskipun PTUN memutuskan objek sengketa berupa kerugian negara yang dihitung BPKP, dinyatakan diskors atau tidak berlaku. "Saya belum membaca risalah putusan PTUN, tapi menurut saya dari segi teknologi, itu bukan tindakan pidana," tegas Erman.

Senada dengan anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya yang menilai ada upaya kriminalisasi pada IM2 dan Indosat, Erman menilai hal itu bukan hanya dalam kasus Indosat-IM2 yang saat ini tengah berjalan di pengadilan tipikor namun juga di kasus-kasus lain. "Memang begitulah keadaannya," ungkapnya.

Selain Prof Erman Rajagukguk dan Prof Tatiek Sri Djatmiati, diskusi juga dihadiri Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung dan perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (*/Was)

()

Hamzah Haz--MI/Susanto

Hamzah Haz Hadiri Mukernas PPP

23 April 2014 15:47 wib

MANTAN Ketua Umum Partai Presatuan Pembangunan Hamzah Haz menghadiri Musyawarah Kerja Nasional PPP Ke-III,…