APBN Bukan untuk Kemakmuran Birokrat

Antara    •    Kamis, 04 Jun 2015 11:01 WIB
rapbn 2016
APBN Bukan untuk Kemakmuran Birokrat
Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menyatakan alokasi belanja publik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 harus lebih besar dibanding anggaran belanja rutin (birokrasi). Hal ini penting karena APBN bukan ditujukan kepada kemakmuran birokrat tetapi sebesar-besarnya untuk rakyat.

"Saya mendorong agar belanja publik harus lebih banyak ketimbang belanja rutin (birokrasi). Upaya ini semata-mata dimaksudkan sebagai pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 23 ayat (1) UUD 1945," kata Okky Asokawati, di Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menaker Hanif Dhakiri, tidak tampak persentase antara belanja rutin (belanja birokrasi) dengan belanja publik. Akibatnya, tidak diketahui keberpihakan Menaker Hanif terhadap program pro rakyat atau tidak.

"Situasi ini berbeda dengan BNP2TKI yang memaparkan persentase anggarannya sebanyak 60 persen untuk belanja publik dan 40 persen untuk belanja birokrasi," ungkap Okky.

Menurutnya, persentase belanja publik dan belanja birokrasi penting untuk memastikan program di kementerian benar-benar pro rakyat atau tidak. "Apakah program tersebut copy paste dengan program sebelumnya atau tidak. Apakah kementerian memiliki terobosan program kerja atau justru jalan di tempat," tandas Okky.

Okky menekankan bahwa tujuan besar dari APBN harus sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi di Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. "APBN bukan untuk kemakmuran birokrat dengan mengalokasikan lebih banyak belanja birokrasi ketimbang belanja publik," pungkasnya.


(ABD)

KPK yang Berani Jujur Hebat

KPK yang Berani Jujur Hebat

2 hours Ago

KERJA ekstra keras yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjerat Setya Novanto dal…

BERITA LAINNYA