Pengusaha Tuna Minta Kebijakan Transhipment Kembali Dibuka

Dian Ihsan Siregar    •    Kamis, 04 Jun 2015 13:33 WIB
kelautan dan perikanan
Pengusaha Tuna Minta Kebijakan <i>Transhipment</i> Kembali Dibuka
Ilustrasi bongkar muat. FOTO: MI/Atet Dwi Permana

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Tuna Long Line Indonesia (ATLI) menginginkan kebijakan bongkar muat (transhipment) dengan kapal angkut lokal ke pelabuhan muat kembali dibuka. Namun demikian, bongkar muat tersebut harus dikirim langsung ke luar negeri, tanpa didaratkan dan ditata lebih dulu di pelabuhan muat.

"Di internasional transhipment juga dilarang. Kita sudah duduk bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), agar kapal angkut ini diperbolehkan kembali jalan," kata Sekretaris Jenderal ATLI Dwi Agus Siswa Putra ketika ditemui di Gedung KKP Mina Bahari I, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Menurut dia, proses transhipment memberikan dampak yang besar bagi penggunaan bahan bakar kapal, karena sangat efisien. Pihak ATLI juga memperbolehkan KKP untuk menggunakan CCTV dalam memantau kegiatan transhipment.

"Hasil tangkapan ikan selama ini selalu didaratkan di pelabuhan muat, seperti di Bali. Tambah CCTV kita tidak masalah," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kapal Perikanan Nasional Sulawesi Utara Rudi Waluko menambahkan, sangat lama sekali kapal angkut yang dimiliki tidak beroperasi. Jika kejadian ini berlanjut, maka dampak paling besar bisa merugi, bahkan bisa bangkrut atau gulung tikar.

"Ada banyak kapal, 55 kapal angkut dan 45 kapal purse seine untuk kapal cakalang, kapasitasnya 50-60 GT (Gross Ton). Jadi kapal kita tidak mungkin untuk bawa ikan banyak keluar negeri, karena ongkosnya mahal. Jadi, kami berharap bisa dioperasikan kembali kapal-kapal angkut kami. Agar tidak tiarap yang kami miliki," pungkasnya.


(AHL)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

10 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA