Keputusan Transhipment Ada di Tangan Menteri Susi

Dian Ihsan Siregar    •    Kamis, 04 Jun 2015 14:23 WIB
kelautan dan perikanan
Keputusan <i>Transhipment</i> Ada di Tangan Menteri Susi
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih berpegang teguh untuk melarang kegiatan bongkar muat (transhipment) untuk dikirim ke luar negeri tanpa dicatat dan didaratkan di pelabuhan muat.

"Kita masih melarang transhipment keluar negeri untuk ekspor. Kita masih tetap stop," tegas Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Narmoko Prasmadji, di Gedung KKP Mina Bahari I, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Dia kembali menegaskan, bisa tidaknya kegiatan transhipment beroperasi kembali masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian. Adapun jika diperbolehkan maka harus melalui persyaratan yang ketat seperti menggunakan bendera Indonesia, memasang CCTV, penunjukkan pelabuhan muat, dan harus mempunyai tenaga observer.

"Kita tunjuk pelabuhan untuk observer, komunikasi dan harus ada pengawaasan. Kalau tidak seperti itu akan menjadi risiko buat kita pastinya," ungkap dia.

Dia menambahkan keputusan tersebut akan berada sepenuhnya di tangan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Baik itu aturan yang perlu direvisi atau hanya sekadar dibuatkan surat edaran.

"Bisa surat keputusan menteri, surat edaran. Tapi keputusan itu mutlak dari menteri langsung," tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Tuna Long Line Indonesia (ATLI) menginginkan kebijakan bongkar muat (transhipment) dengan kapal angkut lokal ke pelabuhan muat kembali dibuka. Namun demikian, bongkar muat tersebut harus dikirim langsung ke luar negeri, tanpa didaratkan dan ditata lebih dulu di pelabuhan muat.


(AHL)