Ahok Sarankan Lulung Menyerahkan Diri ke Bareskrim

Lukman Diah Sari    •    Kamis, 04 Jun 2015 14:25 WIB
basuki tjahaja purnamaabraham lunggana
Ahok Sarankan Lulung Menyerahkan Diri ke Bareskrim
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)--MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyarankan Wakil DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung menyerahkan diri ke Bareskrim. Tujuaannya agar Polri tak kesulitan memeriksanya.

"Ya begitu juga kalau Pak Lulung, daripada Bareskrim susah-susah panggil kamu, repot. Lebih baik kamu mengurungkan diri sendiri," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2015).

Suami Veronica Tan itu menjelaskan, daripada selalu dicurigai sebagai tersangka dan membuat penyidik polisi kesulitan cari bukti, lebih elok bila Lulung langsung menjembloskan diri ke bui.

"Dari pada diduga-duga, jadi saksi, tersangka, dicurigai, daripada pak polisi susah-susah mencari barang bukti lagi. Kenapa tidak mengurungkan diri saja ke penjara?, gitu loh," tukasnya.

Hari ini bakal digelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus). Rapat mengagendakan penentuan jadwal Rapat Paripurna untuk membahas keberlanjutan pansus hak angket untuk Ahok.

Di rapat paripurna itu akan ditentukan apakah hak angket berujung pemakzulan atau hak menyatakan pendapat. Wakil DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung sempat menyarankan agar Ahok mengundurkan diri dari pada dimakzulkan.

Bareskrim Polri telah beberapa kali memanggil dan memeriksa Lulung yang saat itu menjabat sebagai koordinator Komisi E yang membidangi pendidikan pada 2014.

Lulung diperiksa terkait dugaan korupsi kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD Perubahan DKI 2014.

Subdit Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sudah menetapkan dua tersangka kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS dalam APBD Perubahan DKI 2014. Keduanya adalah Alex Usman selaku PPK Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat dan Zainal Soleman yang merupakan PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat.
 
Keduanya dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Mabes Polri menyatakan kasus tindak pidana korupsi pengadaan UPS bagi 49 sekolah di Jakarta Pusat dan Barat itu, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp50 miliar lebih.


(YDH)

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

11 hours Ago

Politikus Hanura Miryam S Haryani mengaku mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) d…

BERITA LAINNYA