Bebaskan Lahan Batang, Pemerintah Keluarkan 'Jurus' UU Ini

Dheri Agriesta    •    Kamis, 04 Jun 2015 14:31 WIB
pltu batang
Bebaskan Lahan Batang, Pemerintah Keluarkan 'Jurus' UU Ini
Ilustrasi PLTU. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil sejumlah menteri Kabinet Kerja dan Kapolri untuk membahas pembebasan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Batang. Pemerintah akan menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 untuk membebaskan lahan di Batang.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyebut, sekitar 12,5 hektare (ha) lahan di Batang masih belum berhasil dibebaskan. Tenggat waktu untuk penetapan lokasi akan jatuh tempo 28 Juli ini.

"Tadi ditetapkan supaya proyek ini bisa berjalan sesuai rencana," kata Sofyan, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2015).

Sedangkan, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko optimis penetapan lokasi dapat selesai pada 14 Juli ini. Pemerintah, kata dia, akan menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Di situ akan hadir PLN. Karena untuk kepentingan umum, maka dijamin oleh UU, mudah-mudahan dilakukan lebih cepat," kata dia.

Mekanisme pengambilan lahan ini jauh berbeda dengan sebelumnya yang murni dengan musyawarah mufakat. Namun, dengan menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 dapat memberikan kekuatan bagi pemerintah, istilahnya bisa dengan sedikit paksaan.

"Kita berharap memang tidak dengan paksaan, tapi musyawarah yang sifatnya posisi pemerintah lebih kuat. Karena untuk kepentingan umum yang dijamin oleh Undang-Undang itu," pungkas dia.


(AHL)