Kasus TPPI

Anggito Klaim Tak Ikut Kasus Kondensat

Githa Farahdina    •    Kamis, 04 Jun 2015 14:35 WIB
korupsi migas
Anggito Klaim Tak Ikut Kasus Kondensat
Anggito Abimanyu----Ant/Fanny Oktavianus

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu mengaku tak ikut campur soal dugaan korupsi penjualan kondensat yang dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Anggito berdalih tak tahu apa-apa soal kondensat.

"Saya enggak ikut-ikutan. Enggak ada kaitan dengan tupoksi saya," kata Anggito kepada Metrotvnews.com, Kamis (4/6/2015).

Anggito bersikeras, ia sama sekali tak tahu kasus kondensat dan hasil penjualannya. Menurut Anggito, masalah transaksi penjualan yang diduga merugikan keuangan negara, bukan wilayah yang dia garap. Sebaliknya, Anggito menuding proses transaksi penjualan masuk ke wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang kala itu dipimpin Anny Ratnawati.

"Transaksi apa saya enggak tahu. Yang banyak terlibat itu anggaran. Kalau di keuangan, anggaran itu pembayaran, bukan policy, aset, dan lain-lain" tegas Anggito.

Pemeriksaan Anggito diduga lantaran penyidik sebelumnya menemukan surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang jadi dasar Raden Priyono selaku Ketua SKK Migas menunjuk PT TPPI dalam penjualan kondensat. Anggito selaku Kepala Kebijakan Fiskal dan saat itu digadang menjadi calon wakil SMI di Kementerian Keuangan dinilai mengetahui proses penerbitan surat.

Sesaat setelah keluar dari Bareskrim, Anggito sempat menjelaskan dirinya memberi keterangan bahwa tak ada kaitan antara bidang yang dia pegang dengan tata cara pembayaran.

"Saya hanya memberikan pendapat bahwa substansi korupsi terhadap penunjukan langsung itu tidak ada kaitan sama sekali dengan tugas pokok kementerian keuangan," terang Anggito di Bareskrim Polri.

Menteri Keuangan yang pada saat itu dijabat Sri Mulyani, tambah Anggito, hanya sebagai bendahara umum keuangan negara. Sementara bagian negara yang melakukan penjualan harus menyetorkan hasilnya ke kas negara baik langsung maupun tidak langsung.

"Itu ada institusinya, dalam hal ini BP Migas (SKK Migas)," ujar Anggito.


(TII)

Golkar Ancam Pecat Dolly Kurnia

Golkar Ancam Pecat Dolly Kurnia

45 minutes Ago

Golkar akan menerapkakan aturan partai terhadap kader yang dianggap melanggar aturan dan indisi…

BERITA LAINNYA