Jangan Sepelekan Harga Pangan

   •    Jumat, 05 Jun 2015 07:42 WIB
pangan
Jangan Sepelekan Harga Pangan

JURUS pemerintah untuk mengendalikan harga pangan yang terus naik kini makin mirip ungkapan terkenal 'biar lambat asal selamat'. Bagaimana tidak, draf peraturan presiden (perpres) tentang pengendalian harga pangan hingga kini belum ada kejelasan kapan diterbitkan, sedangkan harga pangan terus mendaki. Padahal, perpres sudah diajukan sejak awal 2015. 

Menko Perekonomian Sofyan Djalil hanya mengungkapkan perpres tersebut masih perlu banyak pembahasan. Pembahasan matang memang perlu untuk kebijakan yang tepat. Namun, dalam kondisi harga sejumlah komoditas yang telah melambung dua kali lipat, bahkan lebih, jurus lambat hanya akan menambah gejolak. Tingginya harga membuat pedagang dapat memanfaatkan teori suplai yang kurang. 

Akibatnya, harga dengan mudah dipermainkan dan terus dikerek naik. Di Palu, Sulawesi Tengah, harga bawang merah terus naik dari awalnya Rp20 ribu kini menjadi Rp45 ribu per kilogram. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, harga bayam dan telur ayam juga terus naik. Gerak 'siput' juga sesungguhnya menjadi bumerang bagi pemerintah. Inflasi yang sudah mencapai 0,5% pada Mei lalu sudah merupakan tingkat tertinggi selama 6 tahun terakhir. 

Selain itu, laju inflasi tahunan sebesar 7,15%, juga masih jauh di atas target akhir tahun 5%. Angka-angka tersebut dapat menggerus kepercayaan konsumen. Pernyataan pemerintah tentang produksi nasional yang aman, bahkan meningkat, menjadi sulit dipercaya karena terbentur dengan logika harga. Bukan hanya soal kepercayaan, instabilitas harga sudah lama dipahami sebagai racun bagi roda ekonomi ataupun kondisi sosial-politik. 

Harga yang tinggi membuat daya beli masyarakat, yang merupakan 'bahan bakar' bagi laju perekonomian, tergerus. Sejarah bangsa pun menunjukkan gejolak harga pangan kerap berimbas serius ke urusan politik. Maka jangan heran jika harga yang terus naik menyebabkan ketidakpercayaan meluas. Isu lama tentang adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha kembali mencuat.

Tesisnya memang terbuka. Makin lambatnya upaya stabilisasi harga berarti membiarkan para tikus pangan beraksi. Mereka akan makin leluasa mengeruk keuntungan dan menghembuskan desakan impor. Maka saatnya pemerintah melakukan tindakan nyata menstabilkan harga, salah satunya dengan menerbitkan perpres yang telah lama terkatung-katung. Terlebih perpres ini akan menjadi bukti hadirnya tangan negara untuk membereskan urusan pangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam UU itu disebutkan bahwa stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan, dan distribusi pangan pokok menjadi tugas pemerintah. Tidak kalah penting ialah perpres itu semestinya tidak hanya berdampak di waktu menjelang Ramadan, tetapi juga untuk jangka panjang. Untuk mencapai itu, pemerintah bukan hanya harus menentukan komoditas pangan pokok beserta jumlah dan jenisnya. 

Lebih dari itu pemerintah juga harus menyiapkan instrumen komplet, mulai dari harga, cadangan, pengendalian ekspor-impor, hingga jaminan sosial dalam bentuk pangan bersubsidi. Tidak kalah penting,  pemerintah juga harus memperbaiki penyakit lama, yakni tersendatnya distribusi dan menumpuknya pasar pangan di tangan segelintir orang. Jangan biarkan rakyat terus bertarung melawan harga hingga mereka tak berdaya. Perpres pengendalian harga pangan itu semestinya tidak hanya berdampak di waktu menjelang Ramadan, tetapi juga untuk jangka panjang.


Aset Novanto Terancam Disita KPK

Aset Novanto Terancam Disita KPK

7 hours Ago

Penyitaan dilakukan untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara atas korupsi KTP-el, yan…

BERITA LAINNYA