Usai Salat Jumat, Dahlan Iskan Kembali Diperiksa Kejati DKI

Yogi Bayu Aji    •    Jumat, 05 Jun 2015 13:34 WIB
dahlan iskan
Usai Salat Jumat, Dahlan Iskan Kembali Diperiksa Kejati DKI
Mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan. Foto: Ant/Rosa Panggabean.

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan gardu induk di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara PT PLN Persero tahun anggaran 2011-2013 senilai Rp 1 triliun lebih.

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara itu tiba di Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2015), pukul 09.00 WIB. Dia tak banyak berkomentar soal pemeriksaannya. Dahlan langsung masuk ke Ruang Pidana Khusus Kejati.

Dahlan sempat keluar ruangan sekitar pukul 12.00 WIB untuk menjalani ibadah salat Jumat. Boss media terkemuka di Pulau Jawa itu masih irit bicara ketika ditanya soal pemeriksaannya.

"Jumatan-jumatan," kata Dahlan yang mengenakan kemeja krem dan celana panjang celana hijau lumut serta sepatu New Balance abu-abu.

Selesai salat Jumat pukul 12.35 WIB, Dahlan kembali melanjutkan pemeriksaan. Namun, dia juga belum mau berbicara ketika ditanya materi pemeriksaan yang dinyatakan penyidik. Dia hanya menjawab dengan senyuman. "Nantilah kalau sudah selesai," imbuh dia.

Hari ini bukan pertama kalinya Dahlan diperiksa Kejaksaan Tinggi. Kamis 4 Mei lalu dia juga diperiksa. Dahlan dicecar 44 pertanyaan selama delapan jam. Sebelumnya, Dahlan diketahui sempat tak memenuhi panggilan karena berada di luar negeri. Baru pada panggilan ketiga dia hadir.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI M. Adi Toegarisman mengatakan, Dahlan dicecar soal penganggaran tahun jamak dan juga sistem pembayaran dengan on set. Dahlan masih perlu dimintai keterangan kembali hari ini.

"Tim penyidik mengajukan 44 pertanyaan, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan kapasitasnya sebagai KPA(Kuasa Pengguna Anggaran). Ada dua hal pokok, berkaitan dengan penganggaran multiyears dan sistem pembayaran proyek ini dengan on set," kata Adi di Gedung Kajati DKI Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin.

Kasus ini berawal dari pembangunan megaproyek Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap 21 unit Gardu Induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara yabg sudah dimulai pada Desember 2011. Proyek yang mencapai Rp1,063 triliun itu belakangan diketahui justru terbengkalai.

Terkait kasus ini, Jaksa telah melimpahkan kasus tersebut ke penuntutan. Kejaksaan sudah menetapkan 15 tersangka, sembilan orang di antaranya merupakan pegawai PLN. Kasus ini rencananya segera masuk ke persidangan.

Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


(DOR)