PDIP Ogah Berkompetisi di Pilkada Tanpa PPP dan Golkar

Antara    •    Sabtu, 06 Jun 2015 20:59 WIB
pilkada serentak
PDIP Ogah Berkompetisi di Pilkada Tanpa PPP dan Golkar
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) bersama Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kanan) saat menjadi pembicara pada Dialog Kebangkitan Nasional di Jakarta, Rabu (20/5). (FOTO: ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

Metrotvnews.com, Jakarta: PDIP mengungkapkan keengganannya untuk berkompetisi dalam pemilian kepala paerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang tanpa adanya PPP dan Golkar. Pasalnya, kedua partai era Orde Baru itu masih dilanda sengketa kepengurusan.

"Kami, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ingin berkompetisi dalam Pilkada tanpa ada kompetitor," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto seperti dilansir Antara, Sabtu (6/6/2015).

Hasto ingin, persoalan kepengurusan dalam tubuh PPP dan Golkar segera diselesaikan sehingga bisa mengikuti ajang Pilkada dan proses demokrasi akan berjalan. Dengen demikian, kata dia, rakyat bisa memiliki banyak pilihan partai.

Dia pun menepis kalau partainya diuntungkan dengan dualisme kepengurusan yang ada di PPP dan Golkar. "Saya tegaskan, kami tidak ingin elektabilitas PDIP meningkat karena kesusahan dari parpol lain. Sehingga kita berkeinginan semua partai politik itu ikut dalam proses demokrasi ini," ujarnya.

Adapun Golkar dan PPP masih menempuh jalur islah guna mengikuti Pilkada akhir tahun nanti. Namun, kedua kubu Golkar sedikit lebih maju lantaran sudah menandatangi kerja sama untuk Pilkada Partai.

Golkar baik versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono dan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie telah membentuk tim penjaringan pilkada. Tim ini memiliki tugas mencari pasangan calon kepala daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan bersama.

Di lain pihak, PPP saat ini masih belum mencapai kata sepakat untuk islah kendati ajakan perdamaian sudah dilayangkan oleh kubu Romahurmuziy (Romi) melalui surat. Namun pihak Djan Faridz yang dikirimi surat berkeberatan untuk islah karena syarat yang Romi sampaikan dalam surat itu.

"Ajakan islah itu gini saja sekarang, saya tidak kenal Romi, siapa dia itu. Dia hanya oknum yang menamakan dirinya PPP dan menggunakan nama PPP secara tidak sah jadi buat apa ditanggapi," ujar Djan.

PPP versi Muktamar Jakarta keberatan lantaran sikap Romi dalam suratnya. Romi menegaskan, ketika islah Djan tidak bisa menjadi struktur inti di PPP (Ketua Umum dan Sekjen) karena tidak pernah masuk dalam kepengurusan DPP partai tersebut.

"Pasal 5 huruf a tegas menyatakan diperlukannya persyaratan APDL (akhlak mulia, prestasi, dedikasi, dan loyalitas) dan pasal 5 huruf d menyatakan untuk 'pernah menjadi Pengurus DPP PPP sekurang-kurangnya satu masa bakti'. Kedua hal tersebut nyata-nyata tidak bisa Bapak penuhi sehingga janganlah paksakan diri untuk menduduki jabatan yang bukan haknya," kata Romi dalam suratnya.


(OGI)

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

2 days Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sudah memeriksa ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pah…

BERITA LAINNYA