Kebijakan Pemerintah yang dimanfaatkan Spekulan

Hardiat Dani Satria    •    Minggu, 07 Jun 2015 10:00 WIB
panganketahanan pangansembako
Kebijakan Pemerintah yang dimanfaatkan Spekulan
Sebanyak 6.000 ton beras impor dari Vietnam diturunkan dari kapal Kapal MV Vien Dong 5 yang merapat di Pelabuhan Yos Sudarso-Ambon. ANTARA/Izaac Mulyawan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Gejolak harga beras merupakan kenyataan yang masih terlihat di Indonesia. Sebagai negara agraria yang menjanjikan swasembada pangan, harga beras di Indonesia ternyata sulit terkendali. Meski data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait produksi beras nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan surplus, ketidakstabilan harga ini menjadi suatu hal yang lumrah untuk dipertanyakan.
 
Sejumlah pengamat pun menuding adanya campur tangan oknum yang disebut sebagai mafia dalam memainkan harga beras nasional. Sepak terjang mereka memang berpengaruh besar dalam menciptakan fluktuasi harga beras. Siapakah oknum yang disebut-sebut sebagai mafia? itu adalah sebuah misteri yang tak mudah diungkap. Keberadaan mereka yang ‘seakan-akan tidak ada, namun terasa ada’ inilah yang masih menjadi perdebatan.
 
Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan harga beras di masyarakat, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menilai mengenai keberadaan mafia beras ini sebenarnya tidak ada.
Menurut Bulog, ketidakstabilan harga beras bukanlah ulah daripada para mafia yang melakukan penimbunan komoditas dalam jumlah yang besar. Sekretaris Perusahaan Bulog, Djoni Nur Ashari, ketidakstabilan harga beras murni dipengaruhi oleh faktor yang menjadi prinsip dasar hukum ekonomi.
 
“Ini masalah supply dan demand saja. Kalau supply di pasar cukup, berarti kan harga pasti stabil,” kata Djoni saat dtemui Metrotvnews.com di Kantor Pusat Bulog.
 
Bulog menyadari, di saat-saat musim paceklik atau menjelang hari-hari besar, stok beras di masyarakat mengalami penurunan. Hal inlah yang membuat harga melejit karena kondisi suplai yang menurun. Untuk itu, Bulog secara rutin tiap tahun mengadakan kegiatan operasi pasar yang bertujuan menstabilkan harga beras tersebut. Namun, tiap tahun stok untuk operasi pasar itu berbeda-beda.
 
Berdasarkan data dari Bulog selama lima tahun terakhir, kebutuhan stok beras untuk operasi pasar juga pasang surut. Pada tahun 2010, kebutuhan beras untuk operasi pasar di seluruh Indonesia sebesar 39.428 ton.  Kemudian, pada tahun 2011 stok untuk operasi pasar naik secara drastis menjadi 221.955 ton. Sedangkan untuk tahin 2012, kebutuhannya sebesar 200.518 ton, dan mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2013 sebesar 45.382 ton serta 92.288 ton di tahun 2014.
 
Meskipun Bulog giat dalam melaksanakan operasi pasar, terutama pada saat paceklik, menjelang hari raya, dan pada saat terjadi kenaikan harga, tetapi efeknya hanya bersifat sementara. Hampir tiap tahun terjadi fluktuasi harga beras di masyarakat. Seharusnya, pemerintah mencari akar masalah atau mengantisipasi oknum yang ‘bermain’ dalam fluktuasi harga beras tersebut.
 
Sejumlah pengamat menuding bahwa para mafia beras ini adalah oknum pengusaha-pengusaha beras di masyarakat. Bahkan mereka diduga juga memiliki jaringan kepada para pembuat kebijakan, sehingga dapat menguntungkan bisnisnya. Namun Bulog menilai dugaan-dugaan itu sampai saat ini tidak terbukti. Belum ada terdengar para mafia beras ditindak oleh aparat penegak hukum. Jadi, keberadaan mafia beras kembali seperti ‘tidak-ada-tapi-ada’.
 
Dalam pandangan Bulog, mafia beras itu hanya istilah yang merujuk pada pihak yang dapat melakukan penimbunan produk pertanian dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama. Namun, bagi Bulog, hal ini tidak mungkin terjadi.

Karena, menurut Djoni, penimbunan beras di gudang akan memiliki resiko yang sangat besar. Beras yang disimpan terlalu lama berpotensi mengalami kerusakan dan menyusut. Jadi, penyimpanan beras tersebut tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.
 
“Tidak ada itu (mafia beras). Kalaupun ada, ya itu urusan yang berwajib dan bukan urusan Bulog. Kalau Bulog itu prinsipnya, jika supply dan demand cukup, maka ruang untuk spekulasi kecil,” kata Djoni.
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Ngadiran. Ia mempertanyakan pengertian tentang mafia beras. Sebab, jika definisinya adalah kegiatan penimbunan beras untuk tujuan mempermainkan harga, pihak pedagang paling mudah untuk dituding menjadi mafia beras.

Padahal, menurut Ngadiran, semua pedagang pasar tidak akan terima disebut sebagai mafia. Selain konotasinya negatif, definisi mengenai arti mafia juga masih sumir. Daripada memperdebatkan mengenai keberadaan mafia, pemerintah lebih baik menindak langsung pelaku penimbunan.
 
“Kami tidak tahu ada mafia. Kami cuma belanja ke pasar induk, ada yang punya beras banyak, ada punya beras sedang-sedang saja, apa itu dikatakan mafia?,” ujar Ngadiran saat dihubungi Metrotvnews.com.
 
Meskipun Ngadiran menyadari bahwa begitu banyak "mafia" di setiap sektor perekonomian di Indonesia,  sampai saat ini dirinya belum pernah mendapati praktik mafia beras di masyarakat. Ngadiran bersama para pedagang pasar selama ini hanya melakukan proses jual beli dalam perdagangan biasa. Para pedagang pasar itu pun pastinya enggan disebut sebagai penimbun. Karena, mereka hanya membeli barang dari pasar induk untuk disimpan dan dijual untuk bisnis dalam rentang sepekan ke depan. Itu pun gudang penyimpanan yang mereka miliki juga tergolong kecil.
 
“Kalau pengertian kita, mafia itu mungkin yang memang pihak yang bisa mempermainkan harga. Berarti dia punya gudang luas dan punya duit banyak, punya jaringan yang kuat, mungkin itu yang disebut dengan mafia,” kata Ngadiran.
 
Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), Nellys Soekidi berpendapat lain. Menurut Nellys, semua perilaku para pelaku bisnis beras di masyarakat tidak dapat dianggap sebagai perilaku mafia.

“Saya sendiri tidak melihat adanya mafia beras, tapi masalahnya ada di kebijakan pemerintah,” kata Nellys saat dihubungi Metrotvnews.com.
 
Nellys menilai, saat ini begitu banyak pihak yang begitu mudah membicarakan adanya mafia tatkala harga beras mengalami fluktuasi. Padahal, jika pelaku mafia beras itu memang ada, sudah pasti pihak berwajib akan melakukan tindakan.

Tetapi, menurut Nellys, sebenarnya kebijakan pemerintah soal impor beras kerap memicu kegiatan menimbun beras oleh para spekulan.
 
Ia menjelaskan, ketika pemerintah mengatakan akan menutup keran impor beras, maka para pedagang langsung membaca arah kebijakan tersebut dan mengantisipasinya. Secara logika, mereka melihat kondisi ketersediaan beras nasional selama ini. Setelah dianalisa, pedagang akan memutuskan untuk menyimpan beras tersebut di gudang, karena suatu saat nanti itu akan memiliki nilai jual yang tinggi.

"Keputusan para spekulan ini timbul lantaran adanya kesempatan," kata Nellys.
 
Berdasarkan pengalaman, ia melanjutkan, para spekulan sudah mengetahui seberapa besar produksi beras Indonesia. Ditambah lagi, kondisi lahan pertanian padi yang semakin berkurang dan hanya menghasilkan 5-6 ton di tiap hektarnya. Melihat perhitungan seperti ini, para spekulan semakin yakin bahwa harga beras akan lebih tinggi ketika pemerintah justru menutup keran impor. Itulah yang menyebabkan para pelaku usaha melakukan penyimpanan stok beras, yang otomatis akan mengurangi distribusi beras di masyarakat pada saat tertentu.
 
Kebijakan pemerintah yang dimanfaatkan oleh para spekulan ini juga disadari oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Menurut Rachmat, banyak perilaku-perilaku mafia terjadi dalam situasi seperti itu. Spekulan tersebut antara lain para investor jangka pendek yang mau mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah.
 
“Itu spekulan,” kata Rachmat saat ditemui Metrotvnews.com di kantornya.
 
Rachmat menduga, kenaikan harga beras nasional tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada pihak yang turut dalam mengendalikan harga beras tersebut. Spekulan ini diduga telah menggunakan cara-cara mafia dalam mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh spekulan ini terkadang di luar kewajaran.
 
“Kami tidak bilang ada impor kan? Makanya dia (spekulan) bermain dan mengendalikan harga. Dia tahu harga, dia kendalikan. Itu cara-cara mafia. Kalau ada orang yang mengendalikan harga, mengendalikan peredaran, itulah mafia dan dia membuat semacam kartel,” papar Rachmat.
 
Untuk menekan praktik-praktik mafia tersebut dan membuat harga beras stabil, ia menambahkan, pemerintah harus meningkatkan hasil produksi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Mendag juga mendukung upaya pemerintah dapat melakukan swasembada beras.
 
“Kalau supply-nya kurang, pasti harga naik. Kalau supply-nya berlebihan, harga turun. Kalau supply-nya cukup, harga stabil,” ujar Rachmat.
 
Setelah produksi beras dapat swasembada, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa semua beras tersebut dapat diserap secara maksimal oleh Bulog. Salah satu yang menyebabkan harga beras tinggi, juga dikarenakan oleh rendahnya penyerapan beras Bulog dari petani.
 
Berdasarkan data Bulog, hasil serapan padi dari petani ke Bulog dari lima tahun terakhir juga fluktuatif. Pada tahun 2010, serapan beras oleh Bulog sebesar 1.895.808 ton. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 1.544.518 ton. Namun, pada tahun 2012 naik dua kali lipat menjadi 3.645.054 ton. Selanjutnya, pada tahun 2013 sebesar  3.489.702 ton dan 2014 sebesar 2.349.802 ton.
 
“Masalahnya kok dipasar ini harga naik. Karena bulog tidak bisa menyerap, karena sudah diijonin duluan (oleh spekulan), toh pemerintah tidak akan impor. Jadi kan mereka (spekulan) akan mengambil keuntungan saja pokoknya, ini kesempatan untuk mengambil untung,” imbuh Rachmat.
 
Untuk itu, Rachmat merekomendasikan perlunya peningkatkan kinerja Bulog dalam penyerapan beras dari petani. Sudah seharusnya fungsi lembaga itu difokuskanhanya untuk penyangga kebutuhan bahan pokok. Hal ini dikarenakan, sejak tahun 2003,  Bulog menjadi bagain dari BUMN yang juga memiliki orientasi profit dalam fungsinya. Maka dari itu, supaya harga beras tetap terkendali, pemerintah harus mengembalikan fungsi Bulog seperti sebelumnya.
 
“Jadi sekarang kita seharussnya mengembalikan Bulog sebagai penyangga begitu. Jadi akan lebih mudah mengendalikan harga-harga (beras) yang beredar. Supaya tidak terlampau lambat dalam mengambil keputusan atau sebagainya,” kata Rachmat.


(ADM)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA