Beranikah Ruki cs Beberkan Bukti Kriminalisasi KPK?

Surya Perkasa    •    Minggu, 07 Jun 2015 15:55 WIB
kpk
Beranikah Ruki cs Beberkan Bukti Kriminalisasi KPK?
Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki berbincang dengan dua komisioner KPK--Foto: Antara/Hafidz

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan memiliki bukti upaya kriminalisasi pimpinan nonaktif dan penyidiknya. Namun aktivis antikorupsi mempertanyakan keberanian pimpinan KPK membongkar bukti-bukti tersebut.

"Kinerja pimpinan KPK sementara ini diragukan. Terus terang kami curiga dengan sikap pimpinan sementara," kata Koordinator Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) Alghifari Aqsa di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2015).

Jika memang ada keberanian dari pimpinan KPK yang saat ini diketuai Taufiequrachman Ruki, harusnya bukti-bukti tersebut diungkap ke publik. Apalagi kepemilikan bukti tersebut sudah disampaikan Novel Baswedan dalam kesaksiannya di depan Mahkamah Konstitusi.

"Terus terang kita tidak tahu bukti itu rekaman siapa dan tentang apa. Novel sendiri terikat kode etik. Karena itu, pimpinan KPK lah yang punya otoritas untuk memutuskan akan membuka bukti tersebut atau tidak," kata pengacara YLBHI tersebut.

Walau mengaku tidak tahu menahu soal materi bukti tersebut, Alghifari mendapat informasi bahwa bukti tersebut berupa rekaman dan video. Dia pun mendesak Ruki cs segera memberikan bukti tersebut ke publik. "Ini harus dibuka," tegas dia.

Hakim Mahkamah Konstitusi juga dapat mendorong pimpinan KPK untuk menyerahkan bukti-bukti rekaman tersebut. Sebab, Pasal 18 Ayat 1 pedoman beracara MK memungkin persidangan meminta bukti-bukti terkait.

"Apalagi ada janji dari ketua MK, dia akan mempetimbangkan terlebih dahulu (untuk meminta dan membeberkan bukti)," kata Alghifari.

Keberadaan bukti kriminalisasi itu diakui oleh Novel Baswedan pada 25 Mei 2015, saat memberikan kesaksian dalam sidang uji materi pasal32 ayat 2 UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Dia menyatakan ada ancaman dan intimidasi terhadap pegawai KPK yang sedang menangani perkara Komjen Budi Gunawan.

Novel mengaku tidak dapat memberikan bukti berupa rekaman tersebut kepada Hakim. Novel mengatakan, hanya pimpinan KPK sementara yang berhak memutuskan untuk menyerahkan rekaman tersebut.


(MBM)