Jelang Puasa, Pemerintah Diminta Berantas Pelanggaran Pangan

Husen Miftahudin    •    Minggu, 07 Jun 2015 17:05 WIB
pangan
Jelang Puasa, Pemerintah Diminta Berantas Pelanggaran Pangan
Tirta Prawita Sari (Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi), Neny Rochyany (Forhati), Nunki Suwardi (Psikolog), dan Iding R Hasan (Pengamat Komunikasi Massa Fisip UIN Syarief Hidayatullah)--Foto: Metrotvnews/Husen Miftahudin

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Forum Alumni Kohati (Forhati) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Neny Rochyany mengungkapkan, beredarnya pelanggaran terhadap pangan seperti penggunaan bahan kimia, zat pewarna hingga beras yang dicampur plastik merupakan situasi pangan yang sangat memprihatinkan. Dia menghatakan, problem pangan merupakan masalah kompleks yang bersifat multi disiplin dan lintas sektoral.

"Solusi atas permasalahan pangan dan gizi tidak dapat hanya dengan pendekatan secara parsial. Tapi perlu pendekatan lintas sektoral serta integrated dan comprehensive approach. Terlebih menjelang puasa dan lebaran saat ini," ujar Neny dalam Diskusi Jelang Puasa: Pangan dan Kesehatan di Dunkin Donut, Jalan HOS Cokroaminoto Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2015).

Pemerintah telah gagal dalam menyediakan pangan aman dan bermutu yang terbebas bahan-bahan berbahaya dari kontaminasi zat-zat kimia. Justru menjelang puasa dan lebaran seperti ini masyarakat mengonsumsi pangan olahan dan segar yang meningkat tinggi dibanding hari-hari biasanya.

"Dalam menghadapi bulan Ramadhan, masyarakt Indonesia utamanya muslim membutuhkan pangan yang aman, bermutu, bergizi agar kondisi fisik dan jiwa tetap sehat. Bugar dalam melaksanakan ibadah puasa," papar dia.

Dia mengklaim, pemerintah tak perduli dengan pelanggaran pangan yang banyak beredar di pasaran. Hanya melakukan tindakan reaktif dari isu pelanggaran pangan yang beredar. Padahal pelanggaran pangan merupakan hal serius yang harus segera ditangani agar masyarakat tak semakin khawatir mengonsumsi pangan yang beredar di pasaran.

"Menjelang puasa dan lebaran pemerintah seharusnya segera melakukan pemberantasan terhadap pelanggaran ilegal yang beredar. Memastikan pangan dari cemaran biologis, kimia dan zat berbahaya lainnya. Pemerintah harus segara melakukan agar masyarakat aman mengonsumsi pangan yang beredar," pungkas Neny.


(MBM)