Kejari Pekalongan Ungkap Kasus Bagi-Bagi Jatah Proyek Rp5 Miliar

Bambang Mujiono    •    Minggu, 07 Jun 2015 19:28 WIB
kasus korupsi
Kejari Pekalongan Ungkap Kasus Bagi-Bagi Jatah Proyek Rp5 Miliar
Petugas keamanan berjaga di lokasi pipa air yang terpasang menuju ruang turbin di PLTMH Segara di Desa Bentek, Gondang, Lombok Utara, NTB, Senin (8/12/2014). Foto: Antara/Widodo S. Jusuf

Metrotvnews.com, Pekalongan: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan terus berupaya mengungkap kasus bagi-bagi jatah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) senilai Rp5 miliar di Desa Bantar Kulon, Kecamatan Lebak Barang Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Dalam kasus tersebut, Kejari menemukan indikasi korupsi dana pologoro atau pajak desa yang masuk pada rekening pribadi mantan kepala desa setempat dan tidak dimasukkan ke kas desa.

Uang kas desa sebesar Rp500 juta tersebut dibagikan kepada sejumlah pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut. Proyek PLTMH juga diduga menyerobot tanah kas desa dan tanah negara secara ilegal tanpa melakukan tukar guling atau ganti rugi.

Semua pihak yang terlibat, mulai kades lama, kades baru, camat, Badan Pertanahan Nasional setempat, dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) sudah dipanggil ke Kejari untuk dimintai keterangan.

"Kasus ini muncul dari laporan masyarakat kepada kami. Setelah ditindaklanjuti, kami menemukan dua indikasi peristiwa, yakni korupsi dana pologoro dan penggunaan lahan secara ilegal. Sekarang ini dua peristiwa masih ditindaklanjuti secara bersamaan karena baru penyelidikan," jelas Kasi Intelijen Kajari, Slamet Hariyadi, di Pekalongan, Minggu (7/6/2015).

Kepala Dinas BPMPT Kabupaten Pekalongan, M Janu Haryanto, enggan ditemui wartawan saat selesai pemeriksaan. "Saya tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Tanya langsung saja ke bagian intel yang memeriksa kami," terang Janu.
 


(UWA)