Jalani Operasi Jantung, Tersangka Kasus TPPI Minta Diperiksa di Singapura

Githa Farahdina    •    Senin, 08 Jun 2015 08:58 WIB
korupsi
Jalani Operasi Jantung, Tersangka Kasus TPPI Minta Diperiksa di Singapura
Brigjen Pol Viktor Simanjuntak----Metrotvnews.com/Aedy

Metrotvnews.com, Jakarta: Tersangka kasus pencucian uang hasil penjualan kondensat yang melibatkan SKK Migas (sebelumnya BP Migas) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), HW, menjalani perawatan di Singapura. Untuk itu pula ia meminta penyidik Bareskrim Polri memeriksanya di Singapura.

"Penasihat hukum minta penyidik memeriksa HW di Singapura saja. Dia menyertai surat itu dengan surat rencana operasi bedah jantung," kata Dirtipideksus Brigjen Viktor Simanjuntak saat dihubungi, Senin (8/6/2015).

Surat tersebut dikirimkan tim hukum HW Jumat, 5 Juni. Namun Viktor baru menerima surat tersebut pagi ini.

"Kita akan gelar perkara. Dalam gelar itu kita lapor ke pimpinan. Jika setuju, kita koordinasi ke interpol untuk kemungkinan memeriksa tersangka di negara orang," tambah Viktor.

Viktor menegaskan, memeriksa tersangka di negeri orang bukanlah perkara gampang. "Apalagi Singapura. Oleh sebab itu tergantung hasil koordinasi dengan pimpinan," terangnya.

Sebelumnya, penyidik Bareskrim sudah menetapkan tiga tersangka terkait kasus itu, mereka adalah HW, RP dan DH.

Pada Oktober 2008, SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009. 

Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/2003.

Bareskrim mengklaim kasus PT TPPI sebagai mega korupsi karena merugikan keuangan negara Rp2 triliun atau USD156 juta.  


(REN)