Menkumham Pastikan Proses Hukum Soal Kepengurusan Golkar Tetap Berjalan

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 08 Jun 2015 14:42 WIB
golkar
Menkumham Pastikan Proses Hukum Soal Kepengurusan Golkar Tetap Berjalan
Menkumham Yasonna Laoly--Metrotvnews.com/LB Ciputri Hutabarat

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memastikan proses hukum soal kepengurusan Partai Golkar tetap berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua kubu Partai Golkar memang telah sepakat islah sementara menghadapi Pilkada Serentak 2015.

Yasonna menilai, proses hukum ini tetap digulirkan untuk membuktikan kepengurusan Partai Golkar yang sah.
"Banding kan proses hukum. Kalau tidak banding kan (menjadi) persoalan," kata Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2015).

Golkar, jelas Yasonna, dapat membentuk pengurusan sementara yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dengan mengakomodir kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono untuk menghadapi Pilkada serentak 2015. Sebab, KPU akan mengacu kepada SK Menkumham agar dapat berkompetisi dalam Pilkada.

"Dibentuk dulu (kepengurusan sementara), sembari menunggu munas melalui mahkamah partai diserahkan (kepada) kami, ya kita dorong," ujar dia.

"Saya percaya kalau dua-duanya duduk manis, duduk bersama-sama membagi daerah kan sudah bisa diselesaikan. Hanya persoalannya adalah harus juga berdasarkan islah kepengurusan supaya KPU mau," lanjut dia.

Yasonna tetap berharap partai berlambang beringin kuning ini bisa mengambil jalur islah tetap untuk menyelesaikan konflik kepengurusan. Caranya, kembali melakukan Musyawarah Nasional melalui Mahkamah Partai Golkar.

"Kita serahkan kepada mereka, kita harap kedua kelompok pak Agung (Ketum Golkar hasil Munas Jakarta) dan pak ARB (Ketum Golkar hasil Munas Bali) betul-betul melihat kepentingan partai," tandas dia.


(YDH)