SDA Dukung Djan Faridz Titipkan Kader ke Partai Lain

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 08 Jun 2015 16:11 WIB
pilkada serentak
SDA Dukung Djan Faridz Titipkan Kader ke Partai Lain
Suryadharma Ali (SDA) ditahan di Rutan Guntur--Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kader PPP terancam tak bisa ikut pilkada menyusul konflik yang tak kunjung selesai di tubuh partai. Kalau akhirnya mentok, ada wacana PPP akan menitipkan kader mereka ke partai lain.

Wacana di atas meluncur dari mulut Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Tujuannya agar PPP tetap bisa eksis dalam Pilkada.

Gayung bersambut, mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) mendukung usulan Djan. Dia mengatakan, paling penting partai berlambang Kakbah ini tetap dapat berkompetisi dalam Pilkada mendatang.

"Ya kan enggak ada salahnya, yang penting kan PPP berpartisipasi dalam Pilkada," kata SDA di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2015).

Diberitakan, PPP kubu Djan berharap banyak pada Gerindra. Jika gagal ikut pilkada serentak akhir tahun ini, PPP Djan menitipkan kader potensialnya ke partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu untuk maju jadi kepala daerah.

Djan menuturkan, dirinya sudah bertemu Prabowo untuk membahas 'kerja sama' dua partai itu. "Melalui Partai Gerindra, kader-kader potensial kita ajukan sebagai bupati, wali kota, dan gubernur," kata Djan di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 2 Juni.

SDA tiba di gedung lembaga antikorupsi ini sekitar pukul 13.30 WIB. KPK memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama ini. KPK akan memeriksanya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Namun, ia bungkam saat ditanyakan perihal pemeriksaannya kali ini.

SDA resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 pada 22 Mei 2014. Atas tindakannya ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp1,8 triliun. Dia diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 dan juncto Pasal 65 KUHP.

Dalam perkembangannya, penyidik KPK juga menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag untuk tahun anggaran 2010-2011. Menteri era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah ditahan KPK sejak 10 April Rutan Guntur.


(MBM)