Anggota DPR Pertanyakan Pemeriksaan Sri Mulyani di Kemenkeu

Al Abrar    •    Senin, 08 Jun 2015 16:24 WIB
korupsi migas
Anggota DPR Pertanyakan Pemeriksaan Sri Mulyani di Kemenkeu
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah anggota DPR mempertanyakan pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati oleh penyidik Bareskrim Polri di gedung Kementerian Keuangan, bukan di Bareskrim Polri. Polisi diminta adil dan taat hukum. 

Anggota Komisi III DPR RI dari PDIP Masinton Pasaribu salah satu wakil rakyat yang berang. "Harusnya biar adil dipanggil di Mabes Polri. Diperiksa di Mabes. Jangan perlakuan yang berbeda. Seharusnya tidak ada perlakuan istimewa. Sri Mulyani juga harusnya taat hukum," kata Masinton di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Senada dengan Masinton, Desmond Junaedi Mahesa juga menanyakan kehebatan Sri Mulyani tidak diperiksa di Mabes Polri. "Ini dalam rangka penegakan hukum atau politik? Sri Mulyani kan nama besar, menyeret nama nama lain. Kalau ada dokumen yang tidak boleh keluar, itu masih bisa diterima," kata anggota DPR dari Partai Gerindra itu.

Siang ini, Mabes Polri memeriksa Sri Mulyani di gedung Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat. Managing Director Bank Dunia itu diperiksa terkait pengiriman penerbitan surat kasus PT TPPI.

"Pemeriksaan terkait surat yang diluncurkan Kemenkeu pada saat beliau jadi menteri, tentang tata cara pembayaran kondensat yang dikelola BP Migas (SKK Migas) ke TPPI," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri Brigjen Viktor Simanjuntak di Bareskrim Polri, Senin (8/6/2015).

Viktor menjelaskan, pemeriksaan Sri Mulyani dilakukan di Kemneterian Keuangan karena mantan Kepala Bappenas itu mempunyai agenda yang tak dapat ditinggal di Kemenkeu. "Tadi kita tunggu di sini, kemudian Kemenkeu menelepon, beliau ada kegiatan di Kemenkeu hari ini, dimohon diperiksa di Kemenkeu," terang Viktor.

Pada Oktober 2008, SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.

Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003.

Bareskrim mengklaim kasus PT TPPI sebagai mega korupsi karena merugikan keuangan negara Rp2 triliun atau USD156 juta.


(DOR)