Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mau disalahkan dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Saat menjadi wakil Presiden SBY saat itu, JK memimpin rapat soal penjualan kondensat.
JK tidak membantah memimpin rapat penjualan kondensat itu. Karena kondisi keuangan PT TPPI sangat buruk, jelas JK, pemerintah harus membantu dengan memberikan pekerjaan baru. Masalah muncul lantaran uang penjualan kondensat oleh PT TPPI tidak dibayar.
"Justru karena dia buruk harus diberikan pekerjaan. Yang salah bukan kasih kerjanya, tapi uangnya tidak dibayar," tegas JK di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2015).
Nama mantan Wakil Presiden itu muncul dari keterangan bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat diperiksa penyidik Bareskrim Polri kemarin, Sri Mulyani mengatakan rapat saat itu dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden (Jusuf Kalla), dibahas bagaimana menyelamatkan PT TPPI dengan meminta Pertamina memberikan kondensat kepada TPPI," kata Sri Mulyani kemarin.
Pada Oktober 2008, SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.
Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.
Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/2003.
Bareskrim mengklaim kasus PT TPPI sebagai mega korupsi karena merugikan keuangan negara Rp2 triliun atau USD156 juta.
(DOR)
Honggo Wendratno diketahui sempat berada di Singapura.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku, pihaknya telah menyebar status daftar pencarian orang (DPO) alias buron unt…
Honggo saat ini berstatus buron.
Terakhir, Honggo terdeteksi berada di Singapura pada 2016.
Bareskrim Geledah Rumah Buronan Kasus Kondensat
Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah tersangka kasus korupsi kondensat, Dirut PT TPPI Honggo Wendratmo di Kebayoran Baru, Jakar…
Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam. Apa saja?
Jika dehidrasi tak segera ditangani, bisa menjadi parah dan membahayakan tubuh.
Napi korupsi sepatutnya dipenjarakan satu sel bersama dengan napi umum agar tak ada ruang privat di lapas.
Pelaku korupsi tak akan jera meski dimasukkan ke dalam sel.
Pelibatan KPK sangat diperlukan mengingat kebanyakan napi di sana adalah napi koruptor.
Keberadaan fasilitas mewah yang digunakan napi korupsi di Lapas Sukamiskin disebut kerap luput dari proses hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen secara terang-terangan meminta uang dan mobil mewa…
Terkuaknya kasus suap fasilitas di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat dinilai menjadi pukulan telak bagi upaya pemberantasan ko…
Seluruh kepala divisi Lapas dan Kalapas dipanggil pada Kamis, 26 Juli 2018.
Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama.
KPK menangkap empat orang.
Kemenkumham janji berbenah.
Anang juga meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.
