Dampak Sanksi FIFA

Tameng Itu Bernama Pemain dan Pedagang

Hilman Haris    •    Selasa, 09 Jun 2015 15:16 WIB
liga indonesia
Tameng Itu Bernama Pemain dan Pedagang
Situasi sulit yang dihadapi para pemain dijadikan alat guna menyalahkan pemerintah usai mengeluarkan putusan membekukan PSSI dan menghentikan kompetisi (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia secara resmi terisolasi dari dunia sepak bola internasional sejak 30 Mei 2015. Nasib nahas itu harus diterima Indonesia usai diberi sanksi oleh Federasi Sepak bola Internasional (FIFA). Mereka menganggap sanksi pantas diberikan karena Persatuan Sepak bola Indonesia (PSSI) tersandung pelanggaran statuta FIFA Pasal 13 dan 17 terkait intervensi pemerintah.

Selama masa hukuman, PSSI kehilangan hak keanggotaan seperti tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 statuta FIFA. Sanksi FIFA juga membuat semua timnas Indonesia dan klub dilarang tampil di ajang internasional yang masuk dalam agenda AFC dan FIFA.

Para pemangku kepentingan sepak bola di tanah air geger ketika tahu FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi. Mayoritas menyalahkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi karena dianggap terlalu ikut campur urusan PSSI. Sebagian mengkambinghitamkan Menpora dengan menjadikan nasib miris yang bakal didapat para pesepak bola, pelatih, ofisial, hingga pedagang, sebagai tameng. 

"Kasihan jika Indonesia disanksi. Para pemain, ofisial, pelatih, hingga pedagang jadi tidak mendapat pendapatan. Kerugiannya sangat besar," kata Wakil Ketua PSSI, Hinca Pandjaitan.

Penegasan Hinca memang tidak salah. Tapi terkesan terlalu klise. Faktanya, sebelum sanksi FIFA dikeluarkan, kehidupan para pemain dan ofisial yang bernaung di klub-klub profesional di Indonesia sejatinya sudah menyedihkan karena tidak mendapat pendapatan yang semestinya. 

Masih hangat dalam ingatan ketika sejumlah para pemain terus menggerutu karena menunggu selama berbulan-bulan untuk menerima gaji pada musim lalu. Bahkan sampai ada pemain yang meninggal dunia karena sakit dan tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan. Jadi terkesan sangat lucu ketika banyak orang mengatakan para pemain bakal merana usai Indonesia disanksi FIFA.

Sebetulnya sikap Hinca yang tiba-tiba berempati kepada pesepak bola di tanah air terasa aneh. Pasalnya, pada 2013 lalu, ia justru menelantarkan 11 pemain PSMS Medan yang datang ke kantor PSSI di Senayan, Jakarta, guna mengadu nasib usai tidak mendapat gaji selama beberapa bulan.


(Para pemain PSMS datang ke PSSI untuk melaporkan kasus penunggakan gaji di PSMS Medan, Foto: MTVN/ Hilman)

"Kami dijanjikan bertemu Hinca (Pandjaitan)," kata Susanto, pemain belakang PSMS Medan yang turut ke Jakarta. 

"Namun hingga pukul 15.00 WIB, Hinca tak kunjung datang. Padahal, ia berjanji akan menemui para pemain PSMS Medan itu pada pukul 11.00 WIB. Tapi kami akan terus menunggu," ujar Susanto.

Fakta-fakta miris itu sebetulnya sudah bisa menggambarkan kondisi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Tanpa adanya sanksi dari FIFA sekali pun, sepak bola di tanah air sudah "sakit". Jadi jika program dan kebijakan-kebijakan lama masih dijalankan, siapa yang bisa menggaransi sepak bola Indonesia bisa berubah total dan para pemain tidak lagi terlilit utang hanya karena tidak mendapat gaji selama berbulan-bulan?

Lagipula, bukankah FIFA juga tutup mata dengan kondisi persepakbolaan di tanah air? Buktinya FIFA tidak ada aksi ketika skandal "sepak bola gajah" melanda tanah air pada laga delapan besar Divisi Utama Liga Indonesia antara PSS Sleman vs PSIS Semarang pada 20 November 2014 lalu.

Kritik Terlalu Dini

Para stakeholder sepak bola di negeri ini terlalu banyak berkomentar dan terkesan takut menerima perubahan. Buktinya, rentetan kritik langsung terlontar dari banyak orang ketika ada pihak-pihak yang ingin membangun kembali persepakbolaan Indonesia dari awal.

Beberapa waktu lalu, Menpora berencana menggelar turnamen yang melibatkan seluruh klub profesional di tanah air. Jumlah hadiah yang ditawarkan cukup besar, yakni Rp5 miliar untuk pemenang, Rp3 miliar kepada runner-up, dan Rp2 miliar bakal diberikan kepada peringkat ketiga.

Hadiah yang ditawarkan tidak perlu dibahas terlalu jauh. Esensi penting yang patut dicermati adalah kemauan pemerintah untuk menggulirkan kompetisi agar roda sepak bola di Indonesia kembali berputar. Bukankah itu yang selama ini diinginkan semua orang? 

Konsep dan teknis kompetisi yang ditawarkan Menpora memang belum matang. Tapi bukan berarti harus dihujani kritik. Harusnya, semua pihak membantu keinginan Menpora agar kompetisi kembali berjalan dan ketakutan para pesepak bola, ofisial, dan pegadang kehilangan nafkah tidak terjadi.

Sanksi FIFA tidak perlu diratapi secara mendalam. Karena memang pada dasarnya sanksi tidak akan mematikan industri sepak bola di Indonesia secara keseluruhan. Pasalnya, Indonesia tetap diizinkan menggelar kompetisi mandiri dan profesional di dalam negeri. Tapi ya keseruan sedikit menurun karena sanksi tersebut membuat kompetisi tidak boleh diikuti oleh pemain asing. Makan Konate, Fabiano Beltrame, dan kawan-kawan harus pulang kampung karena tidak mendapat restu bermain di negara yang sedang dihukum.

Akan tetapi, kenyataan itu juga tak pantas disesali secara berlebihan. Indonesia bisa belajar dari nasib yang dialami Irak pada 2009 lalu. Ketika itu, para pemain asing di Irak juga terusir karena negara itu diberi sanksi oleh FIFA. Kejadiannya mirip dengan yang dialami Indonesia. Pada masa itu, FIFA merasa perlu mengeluarkan sanksi karena menganggap pemerintah Irak sudah bertindak terlalu jauh. 

Persis seperti yang terjadi di Indonesia pula, masyarakat Irak pada awalnya juga ketakutan menerima putusan itu. "Sanksi akan berimbas buruk kepada para pemain dan tim nasional. Masyarakat juga tidak akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan dan mendukung idolanya," kata Mahdi Ati Al-Khrkhi, seorang ketua suporter timnas Irak seperti dikutip IWPR.

Tapi apakah ketakutan itu menjadi kenyataan? Tidak! Sepak bola Irak justru melangkah lebih maju usai diberi sanksi. Pengembangan jadi lebih maksimal karena seluruh tim mengandalkan pemain lokal. Tanpa ada pemain asing, pemain lokal mendapat lebih banyak menit main sehingga skill mereka terasah secara cepat.

Kondisi ini menimbulkan efek positif. Setelah sanksi dari FIFA dicabut, Irak langsung siap menghadapi ketatnya persaingan di persepakbolaan internasional. Para pemain-pemain muda yang digembleng di kompetisi selama Irak disanksi berhasil unjuk gigi di sejumlah turnamen sejak 2010--2013. Paling dahsyat, tentu ketika timnas Irak U-20 mampu menembus babak semifinal Piala Dunia U-20 2013.

Irak dengan segala keterbatasannya saja mampu berbicara banyak hingga ke Piala Dunia U-20. Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama. Namun semua itu hanya bisa dilakukan andai seluruh stakeholder sepak bola di tanah air mau menyelesaikan masalah secara bersama. Nasi sudah menjadi bubur. FIFA sudah bertindak dan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. 

Saatnya mencari solusi dan menjadikan visi PSSI 2020, yakni membangun sepak bola Indonesia modern yang ditopang oleh pembinaan serius terhadap pesepak bola muda. Di level organisasi, PSSI harus banyak dibenahi agar menjadi profesional sehingga menopang prestasi Timnas menuju pentas dunia, bukan malah saling mengkritik dan mencari kesalahan orang lain.


(Tulisan ini murni opini pribadi wartawan Metrotvnews.com, Hilman Haris)


(HIL)