Hukuman Ditambah, Anas Tuding Artidjo cs Emosional

Achmad Zulfikar Fazli    •    Selasa, 09 Jun 2015 15:46 WIB
anas urbaningrum
Hukuman Ditambah, Anas Tuding Artidjo cs Emosional
Anas Urbaningrum. Foto: Rosa Panggabean/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Anas Urbaningrum merasa dizalimi. Klaim itu disampaikan bekas Ketua Umum Partai Demokrat itu setelah dirinya dihukum 14 tahun penjara oleh majelis hakim Mahkamah Agung (MA).

Kasasi Anas yang di tingkat banding divonis tujuh tahun penjara, ditolak MA. Hukumannya malah ditambah dua kali lipat. Putusan itu dinilai Anas tidak mencerminkan keadilan.

"Dikira hakim kasasi bisa mengoreksi kezaliman dan kekerasan hukum menjadi putusan yang adil, ternyata malah menambah sadisme dan memporak-porandakan keadilan," kata Anas yang disampaikan secara tertulis melalui pengacaranya, Handika Honggo Wongso, di Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Anas menyebut Hakim Artidjo Alkostar (ketua majelis hakim kasasi) telah mengeluarkan keputusan yang berdasar pada emosional semata. Hakim, kata Anas, tak mempertimbangkan fakta hukum yang ada dalam memberikan keadilan hukum.

"Palu hakim kasasi berlumuran `darah`. Kebenaran dan kemanusiaan dilukai secara sengaja oleh nafsu menghukum yang menyala-nyala," tegas dia.

Ia pun berdoa agar hakim ketua Artidjo Alkostar dan anggotanya, yakni M.S. Lumme dan Krisna Harahap, dua hakim anggota, mendapatkan hidayah dari putusannya yang sangat bertentangan dengan keadlian.

"Semoga pak Artidjo Alkostar makin tenar, pak M.S. Lumme makin kece, pak Krisna Harahap makin mantap. Tenar, kece dan mantap di atas kuburan keadilan," tutup dia.

MA memvonis bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum 14 tahun penjara. Anas dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi di kasus Hambalang.

"Kasasi Anas sudah diputus, berubah putusannya menjadi 14 tahun penjara," ujar Juru Bicara MA Suhadi, Senin (8/6/2015). Vonis itu lebih berat dari hukuman di tingkat banding tujuh tahun.

Vonis lebih berat karena Anas terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. "Alasannya terbukti money laundring," kata Suhadi.

Selain divonis penjara lebih berat, Anas juga didenda Rp5 miliar serta diharuskan membayar uang pengganti Rp57 miliar.

Majelis hakim yang memutus kasus tersebut diketuai oleh Artidjo Alkostar, dengan anggota MS Lumme dan Krisna Harahap. Di dalam pertimbangannya, MA menolak keberatan pihak Anas yang menyatakan tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.


(KRI)