Serapan Anggaran Kemenperin 2014 Naik 7,65%

Husen Miftahudin    •    Selasa, 09 Jun 2015 17:06 WIB
kementerian perindustrian
Serapan Anggaran Kemenperin 2014 Naik 7,65%
Menperin Saleh Husin. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat serapan aggaran kementerian pada 2014 sebesar Rp2,43 triliun atau sebesar 91,55 persen dari pagu anggaran sebanyak Rp2,65 triliun. Serapan tersebut meningkat sebesar 7,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya capai serapan sebanyak 83,90 persen.

Capaian tersebut ditopang dari realisasi anggaran per program dan per unit eselon. Untuk per program, ditopang oleh Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur dengan realisasi mencapai sebesar Rp370,06 miliar atau mencapai 141,23 persen. Kemudian, Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp389,04 miliar atau mencapai sebesar 90,87 persen.

"Selanjutnya, ada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenperin sebesar Rp645,18 miliar atau mencapai serapan sebanyak 90,44 persen," papar Saleh dalam Rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015).

Sedangkan untuk realisasi anggaran berdasarkan unit eselon I, serapan anggaran ditunjang oleh Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM) sebesar Rp370,06 miliar atau mencapai 141,23 persen. Kemudian Inspektorat Jenderal sebesar Rp41,74 miliar atau sebanyak 92,46 persen.

"Ada pula Ditjen Industri Kecil Menengah yang menyumbang serapan sebesar Rp389,04 miliar atau sebesar 90,87 persen dari pagu anggaran," ungkap dia.

Ia menjelaskan, realisasi anggaran Ditjen BIM yang melebihi dari pagu anggaran dikarenakan adanya hibah langsung dalam bentuk barang dari NEDO berupa equipment and material for the model project for ethanol production from Molasses sebesar Rp130,38 miliar.

"Sedangkan rendahnya penyerapan anggaran pada Ditjen IUBTT sebesar 53,99 persen disebabkan karena tidak terealisasinya kegiatan pemasangan converter kit konversi penggunaan BBM ke BBG untuk kendaraan umum sebesar Rp65 miliar karena belum tersedianya fasilitas SPBG," pungkas Saleh.


(AHL)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

2 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA