Alasan MA Cabut Hak Dipilih Anas Urbaningrum

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 09 Jun 2015 18:19 WIB
anas urbaningrum
Alasan MA Cabut Hak Dipilih Anas Urbaningrum
Suhadi saat konferensi pers terkait putusan MA atas vonis Anas Urbaningrum, Selasa (9/6/2015). Foto: Yogi Bayu Aji/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menerima permintaan Jaksa Penuntut Umum pada KPK untuk mencabut hak dipilih bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. MA, melalui juru bicaranya, membeberkan alasan vonis tersebut.

"Dapat dilihat apa pertimbangan hukumnya karena yang bersangkutan melakukan perbuatan ini karena berlatar belakang politik," kata Juru Bicara MA Suhadi, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Menurut dia, hakim menilai pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut adalah keliru. MA berpendapat, publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin.

"Pencabutan hak-hak tertentu itu sebagai pidana tambahan," tambah dia.

MA memperberat vonis Anas Urbaningrum kemarin. Hukuman Anas yang awalnya hanya 7 tahun di tingkat banding naik dua kali lipat menjadi 14 tahun di kasasi. Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan.

Dia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580 dan 5,26 juta dolar kepada negara. Bila uang pengganti ini dalam waktu satu bulan tidak dilunasinya, seluruh kekayaan Anas akan dilelang. Apabila masih juga belum cukup, Anas terancam penjara selama empat tahun.

Putusan ini dikeluarkan Hakim Agung Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan MS Lumme. Ketiganya juga mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan publik.

Majelis hakim berkeyakinan, Anas telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam secara pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

MA menolak keberatan Anas yang menyatakan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu. Majelis Agung mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Sementara sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI mengabulkan banding yang diajukan Anas dan meringankan vonis Pengadilan Negeri dari 8 tahun menjadi 7 tahun. Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.


(KRI)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

4 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA