Bayar Utang Rp1,9 Miliar, Penanggung Pajak yang Disandera Akhirnya Bebas

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 10 Jun 2015 19:10 WIB
ditjen pajak
Bayar Utang Rp1,9 Miliar, Penanggung Pajak yang Disandera Akhirnya Bebas
Ilustrasi penjara bagi penunggak pajak, ANTARA FOTO/Suryanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah melepaskan Dj dari Rumah Tahanan Kelas I Palembang pada 9 Juni 2015. Pelepasan tersebut setelah yang bersangkutan melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebesar Rp1,9 miliar.

Sebelumnya, Ditjen Pajak bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM telah menyandera Dj (62 tahun) di Rumah Tahanan Klas I Palembang sejak 4 Februari yang lalu.

"Dj adalah penanggung pajak PT KSC yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang dan menunggak pajak Rp1,9 miliar," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Mekar Satria Utama, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Menurut dia, penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi.

"Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan/Gubernur," jelas dia.

Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya, maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

"Komunikasi dengan KPP dalam rangka menyelesaikan utang pajak merupakan langkah awal Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif," lanjut dia.

Di samping itu, katanya, bagi Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak, diimbau memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena apabila utang pajak dilunasi pada 2015 ini, Sanksi Bunga Penagihan sesuai Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan.


(AHL)