Pemerintah Diimbau Bentuk Holding BUMN Energi

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 10 Jun 2015 21:00 WIB
holding bumn
Pemerintah Diimbau Bentuk <i>Holding</i> BUMN Energi
Gedung Pertamina -- FOTO ANTARA/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diimbau untuk membentuk perusahaan BUMN holding dibidang energi. Ini dilakukan demi membesarkan perusahaan energi nasional.

Namun demikian, dalam menentukan perusahaan yang akan menjadi holding, Pemerintah dapat memilih perusahaan energi yang memiliki modal paling besar serta pengalaman global.

"Bisa saja Pertamina yang memimpin holding perusahaan energi, karena Pertamina mempunyai pengalaman luas di dunia internasional. Meskipun tidak harus, Pemerintah dapat mempertimbangkan hal ini," tukas mantan Pelaksana Sekjen OPEC Maizar Rahman, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Menurut Maizar, sebenarnya dalam roadmap-nya, Pertamina memang direncanakan sebagai holding di dalam sektor migas. Namun, sampai saat ini hal itu belum terwujud, karena yang terjadi baru ada anak-anak perusahaan di sektor hulu Pertamina  saja (internal), sementara di bagian hilir belum dilakukan.

Sementara, untuk memasukkan perusahaan-perusahaan energi lain seperti PGN, Rekind, itu belum dilakukan karena memang belum ada gerakan ke arah tersebut.

Meskipun demikian Maizar tidak menampik bila Pertamina dapat menjadi holding di perusahaan migas, karena di antara semua perusahaan migas, asetnya saat ini paling besar. "Sekarang tergantung pemerintah, maunya seperti apa," paparnya.

Sekadar informasi, Pertamina tercatat memiliki aset paling besar di antara empat perusahaan energi yakni Pertamina (Rp704 triliun), PGN (Rp77,32 triliun), serta Rekind (Rp1,933 triliun). Dengan kondisi aset yang paling besar, untuk mengejar ketertinggalannya dari Petronas, maka Pemerintah harus mempertimbangkan agar ada satu BUMN holding migas.

"Ini (holding energi BUMN) dilakukan agar BUMN energi nasional Indonesia bisa bersaing secara terhormat di kancah internasional. Soal Pertamina yang akan dipilih, Pemerintah harus mempertimbangkannya," tutup dia.


(AHL)