KPK Tak Masalah Inpres Perlindungan Pejabat Infrastruktur Disahkan

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 11 Jun 2015 01:41 WIB
KPK Tak Masalah Inpres Perlindungan Pejabat Infrastruktur Disahkan
Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi--MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal Instruksi Presiden (Inpres) untuk perlindungan kepada pejabat negara bidang infrastruktur dari tindakan kriminalisasi. Lembaga antikorupsi tak mempermasalahkan rencan pemerintah tersebut.

"Inpres domain Presiden," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2015)

Inpres tersebut dibuat agar para pejabat di kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur merasa aman untuk mengambil kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, realisasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur berjalan lamban lantaran para pejabat terkait tidak berani dalam mengambil keputusan karena khawatir dikriminalisasi oleh oknum-oknum tertentu.

Menurut Johan, pejabat terkait tak perlu khawatir dalam mengambil kebijakan. Pasalnya, dia yakin, penegak hukum tak asal menjerat seseorang menjadi pesakitan. "Saya sampaikan, yang disebutkan korupsi tak selalu tender dan penunjukan langsung. Harus ada unsur pelawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan merugikan negara. Tak serta merta penunjukan langsung itu korupsi," jelas Johan.

Namun, Johan belum bisa banyak komentar soal wacana penerbit ini. Dia mengembalikan materi yang ada di dalam inpres tersebut ke pemerintah. "Kalau inpres beri kemungkinan penunjukan langsung, enggak apa-apa. Pasti ada aturannya," pungkas dia.

Pemerintah, diketahui, tengah menyusun aturan baru melalui Inpres untuk perlindungan kepada pejabat negara bidang infrastruktur dari tindakan kriminalisasi. Sejumlah poin penting yang akan dimasukkan kedalam aturan tersebut ialah proses penunjukan langsung atau penugasan langsung kepada salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memungkinkan untuk dilakukan tanpa harus menunggu Perpres terlebih dahulu.

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dedy S. Priatna mengatakan setiap kali ada penunjukan langsung atau penugasan khusus untuk proyek besar, pelaksanaannya harus selalu menunggu adanya peraturan presiden.

"Saat ini sedang dipertimbangkan agar penunjukkan langsung itu tidak perlu pake Perpres, misalkan, pake Inpres. Sebab, Perpres itu kan lama prosesnya, bisa berbulan-bulan," kata Dedy, Jumat 28 Mei lalu.

Untuk penyusunan inpres tersebut, imbuhnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Sekretariat Negara untuk menyusun subtansi dari Inpres itu.
(AZF)