Distribusi Kartu Jakarta Pintar Diyakini Sesuai Tenggat

   •    Senin, 04 Mar 2013 08:02 WIB
Distribusi Kartu Jakarta Pintar Diyakini Sesuai Tenggat
MI/Angga Yuniar/bo

Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Pendidikan DKI Jakarta optimistis mampu merampungkan pendataan berikut penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada peserta didik yang berhak dengan cepat serta tepat sasaran karena memiliki waktu yang cukup panjang hingga Desember.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di Jakarta, Minggu (3/3). Hadir juga dalam kesempatan itu Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono. "Untuk tahun ini, waktunya cukup panjang hingga Desember. Jadi kami optimistis tahun ini target akan tercapai," ungkap Taufik.

Rentang waktu yang cakup panjang itu, sambungnya, juga akan memudahkan perbaikan data seandainya terjadi kekeliruan di lapangan.

Sejak KJP diluncurkan, sudah 9.000 KJP yang telah didistribusikan Bank DKI. Ditargetkan pada Juni 2013, KJP dapat terdistribusikan hingga 332 ribu kartu bagi peserta didik tingkat sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP).

Mengenai pendataan, hingga Maret sudah 74 ribu pemohon yang sudah terdata dan sebanyak 250 ribu lagi masih terus bergulir. "Enggak ada batas waktu, yang penting akurasi data," ujarnya sekaligus menampik tenggat pengurusan KJP paling lambat Maret ini.

Meskipun tenggat masih panjang, Taufik mengimbau kepada siswa tingkat menengah atas (SMA/SMK/MA) baik negeri maupun swasta yang saat ini duduk di kelas XII untuk segera mengurus permohonan KJP. "Ya, supaya bisa cepat mendapatkan hak mereka. Sebentar lagi (Juli) mereka kan sudah lulus, makanya kami usulkan sekarang," paparnya.

Diakui Taufik, sejauh ini kebijakan sudah berjalan dengan baik dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan peserta didik. Masyarakat dalam hal ini orangtua murid, jelas Taufik, tidak lagi terbebani biaya uang transportasi anaknya dari rumah ke sekolah atau sebaliknya.

"Lalu membantu juga dalam sisi biaya pembelian buku, alat-alat tulis, sepatu hingga seragam sekolah."

Meskipun begitu, Taufik mengakui ada beberapa hal yang harus dievaluasi mengenai KJP ini. Seperti keteliatian, kejelian, dan akurasi data peserta didik yang harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bank DKI.

"Ada 31 kolom yang perlu diisi jangan sampai salah. Mudah, seperti nama dan informasi identitas lainnya hingga berakhir pada nomor induk siswa nasional. Nah, ini yang harus diperbaiki lagi."

Dikatakan Taufik, tahun lalu ada 500 lebih pemohon yang tidak terdata dengan akurat dikarenakan pengisian formulir yang kurang pas. Karena itu, ada alokasi anggaran yang yang tidak terserap dan dikembalikan lagi ke kas Pemda DKI yang kemudian menjadi anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) di tahun 2013 ini.

Dirut Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan, pemegang KJP akan dibukakan Tabungan Monas Pelajar. Pemegang KJP hanya dikenai biaya administrasi dan maintenance rekening masing-masing Rp1.000 per bulan.

Setiap transaksi yang dilakukan melalui ATM Bank DKI dibebaskan dari biaya, sedangkan untuk transaksi melalui anjungan tunai mandiri (ATM) yang lain dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan bank masing-masing. "Tentu kami imbau supaya bertransaksi di ATM Bank DKI," ajaknya. (Haufan Hasyim/Hnr)