Metrotvnews.com, Jakarta: Pencalonan Letjen Purn TNI Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara dikhawatirkan mengembalikan masa suram zaman Orde Baru. Sebab, Sutiyoso merupakan sosok yang tidak bisa dilepaskan dari nilai atau tindakan buruk era Orba.
"Kami khawatir kepemimpinan Pak Sutiyoso membuat aparat intel kita berubah kembali seperti Orba," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti di kantor Imparsial, Jalan Tebet Utara II C Nomor 25 Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2015).
Kekhawatiran itu merujuk pada peristiwa kerusuhan Kudatuli yang terjadi 27 Juli 1996. Saat itu kantor DPP PDI yang kini PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, diserang oleh kelompok yang tidak dikenal. Banyak korban berjatuhan akibat penyerangan tersebut.
Poengky menuturkan, saat itu Sutiyoso menjabat sebagai Pangdam Jaya yang memegang kendali TNI AD di Ibu Kota. Namun, Gubernur ke-15 DKI itu seakan tak mampu mengatasi masalah itu. Berdasarkan analisa Imparsial, Sutiyoso diduga kuat terlibat dalam penyerangan yang melanggar HAM ini.
Manajer Riset Imparsial, Ghufron Mabruri, mengatakan, pemilihan kepala BIN bukan sekadar mengganti orang. Sosok tersebut harus sesuai dengan kebutuhan lembaga yang akan dipimpin berdasarkan nilai-nilai reformasi.
"Ini berkaitan dengan kiprah BIN ke depan, baik, dan buruk. Ada banyak kebutuhan dan tantangan kompleks terkait terorisme dan lain-lain. Ada kebutuhan untuk terus mendesak reformasi BIN yang sampai hari ini menjadi sorotan," katanya.
Dia mencontohkan, penuntasan kasus aktifis HAM Munir yang diduga melibatkan intelijen. Pihaknya mendorong reformasi bidang intelijen terus dilanjutkan.
(FZN)
Pencalonan BG sebagai Kepala BIN tentunya sudah memenuhi persyaratan substantial secara politik dan ketatanegaraan.
Pengalaman Budi Gunawan selama berkarier di Polri dan jaringan yang luas di bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan menjadi mod…
Al Chaidar meyakini, dicalonkannya Budi Gunawan yang berlatar belakang dari Kepolisian, tidak akan membawa menimbulkan polemik.
BIN harus memiliki jaringan yang kuat dan mengakar.
Jika surat itu ada dan dibacakan dalam paripurna, Komisi I segera menindaklanjuti dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
Kisruh Bukalapak dianggap bisa mengganggu ekonomi kecil.
Upaya pemerintah menggenjot pembangunan jalan tol dianggap salah satu cara untuk menekan biaya logistik.
Jika terbukti sengaja memasang pose itu, sang jaksa pun bakal terkena sanksi.
Ini dilakukan demi memuluskan langkah partainya untuk kembali tampil di arena perpolitikan nasional.
Seperti kapal Nabi Nuh, Nahdlatul Ulama mampu menyelamatkan umat dari arus pemahaman keagamaan yang menyimpang.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
