Soal Dana Aspirasi DPR, Gubernur Jateng: Bahaya

Desi Angriani    •    Jumat, 12 Jun 2015 05:44 WIB
dpr
Soal Dana Aspirasi DPR, Gubernur Jateng: Bahaya
Gubenernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah bermain tenis meja. Foto:Antara/Maulana Surya.

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak wacana dana aspirasi DPR. Menurutnya, ide tersebut berpotensi menjadi ladang korupsi.

"Saya kira kalau itu idenya akan punya potensi masalah. Di kami saja kemarin masalah seperti itu, sudah tiga menjadi tersangka," ujar Ganjar seusai menhadiri resepsi pernikahan Gibran-Selvi di Gedung Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2015).

"Jadi kemudian jangan dibagi gitu. Bahaya. Jangan sampai legislatif jadi eksekutif. Kalau legislatif jadi eksekutor berubah konsepnya nanti," sambung dia.

Ganjar menyarankan, seluruh aspirasi baik berupa pembangunan, rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana fisik diatur melalui sistem musrembang. Dengan demikian, pemerintah selaku lembaga eksekutif tetap berperan.

"Mustinya yang paling bagus adalah seluruh aspirasi dimasukkan dalam sistem musrembang. Maka pemerintah yang berikan. Kalau mereka mengambil on top terus membagi sendiri itu akan jadi persoalan," paparnya.

Jika wacana itu nantinya berlaku, ia meminta pemerintah tetap turun tangan. Misalnya melakukan proses verifikasi terhadap program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan anggota dewan.

"Kalau toh kemudian mau dilakukan harus ada verikasi dan itu yang melakukan pemerintah," pungkasnya

Sekedar diketahui, alokasi dana aspirasi dalam APBN adalah mandat UU 17/2014 pasal 80 huruf J yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban anggota dewan adalah mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.

Anggaran akan dimasukkan dalam APBN dan disalurkan melalui APBD.  Nilai dananya disesuaikan kebutuhan pembangunan di daerah pemilihan anggota DPR terpilih.



(DRI)