Tiga Parpol Harus Ubah Susunan Kepengurusan

- 05 Maret 2013 00:10 wib
ANTARA/Dhoni Setiawan/fz
ANTARA/Dhoni Setiawan/fz

Metrotvnews.com, Jakarta: Tiga parpol peserta Pemilu 2014 diminta segera mengganti susunan kepengurusannya di Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini untuk menghindari persoalan administratif yang bakal muncul dalam penyerahan daftar calon legislatif sementara (DCS)  parpol tersebut.

"Tiga parpol yakni Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat kita minta segera mengganti susunan nama yang tertera dalam kepengurusan parpol. Supaya DCS mereka tidak dipermasalahkan," kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Jakarta, Senin (4/3).

Sigit menyebutkan, pejabat parpol yang berwenang menandatangani DCS untuk kemudian diserahkan ke KPU yaitu Ketua Umum dan Sekjen  sesuai dengan informasi yang terdata di Kemenkumham.  Sedangkan  ketiga parpol sudah mengalami perubahan posisi ketua umum maupun sekjen.

Mengenai wacana penunjukkan Pelaksana Tugas Ketum DPP Partai Demokrat sudah bergulir seusai pengunduran diri Anas Urbaningrum, Ketua KPU Husni Kamil Malik menjelaskan, KPU tidak akan masuk ke persoalan internal partai.

"Nanti dilihat isinya surat dari Kemenkumham itu, penyebutan (plt) itu kan otoritas dari sana. Tapi kapasitasnya itu harus ketum," ujar Husni.

Sebagaimana diketahui seluruh dokumen DCS yang mulai disetor parpol kepada KPU mulai 9 April 2013 itu harus ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal partai. (Emir Chairullah/Agt)

()

INTERNASIONAL

Mata Najwa: Melawan Arus

02 September 2014 21:09 wib

Mata Najwa: Perbedaan pendapat merupakan hal yang umum terjadi dan dijamin kebebasannya dalam UU negara. Namun ternyata di negara demokratis ini, perbedaan pendapat dan pandangan justru sulit diterima di sejumlah partai politik.  Sejumlah anggota yang memilih untuk melawan arus, harus menghadapi resiko menerima sanksi.  Reformasi dalam partai politik pun seakan tak berbunyi. Sebagai pilar demokrasi, partai politik malah jadi sumber masalah. Kaderisasi tak berjalan, hanya mencari kawan yang sepaham, sementara idealism tak lagi diusung ke depan.   Namun sikap para politikus pun harus ditelaah.  Apakah keberpihakan mereka memang sungguh mengikuti hati nurani, mendengar suara rakyat dan idealisme atau hanya membungkus sikap pragmatis. Mata Najwa mengundang politikus senior Lily Wahid yang pernah membuat gebrakan di PKB. Lily melawan kebijakan partai saat duduk di kursi DPR, menggugat kasus Century dan mengusung hak angket mafia pajak. Serta Yusuf Supendi yang terus mengkritisi ketidak-adilan elit partai yang didirikannya, PKS. Dari jalur politik terkini, hadir pula sebagai narasumber politikus partai Demokrat, Ruhut Sitompul, politikus partai Gerindra, Harris Indra dan politikus partai Golkar, Nusron Wahid. Ketiganya menghadapi situasi yang berbeda-beda, meski sama-sama melawan arus kebijakan partainya dengan mendukung Jokowi. Pengamat politik, Yunarto Wijaya juga hadir untuk memberikan gambaran mengenai kondisi partai politik Indonesia saat ini.  Saksikan selengkapnya hanya di Mata Najwa, Rabu 3 September 2014 pukul 20:05 WIB di Metro TV.