KPK Berikan Hasil Kajian Terhadap Pengalokasian Dana Desa

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 12 Jun 2015 18:13 WIB
dana desa
KPK Berikan Hasil Kajian Terhadap Pengalokasian Dana Desa
Ilustrasi Gedung KPK--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah mencanangkan bantuan terhadap sekitar 73 ribu desa se-Indonesia tahun ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melakukan kajian terhadap pengolahan, dan alokasi dana desa tersebut agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.

Kepala Bagian Publikasi dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan KPK telah mengundang sejumlah instansi pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Transmigrasi, untuk menyampaikan hasil kajian terhadap pengelolahan dan alokasi dana desa.

"Pada hari ini, KPK mengundang sejumlah instansi untuk memaparkan hasil kajian tentang UU desa," kata Priharsa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2015).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan pihaknya bersama instasi pemerintah lainnya telah mendapatkan masukan dari KPK, untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, agar dalam perjalanannya tidak terjadi penyelewengan.

"Dari kemenkeu kan mengalokasikan dana desa 40 persen. Nah, sekarang sudah relokasi 40, 40, 20. setelah itu upaya pembangunan tidak ada apa-apa karena dana desa harus digunakan dengan baik, jelas, dan sebagainya" jelas Mardiasmo.

"Nah, KPK memberikan upaya pencegahannya seperti apa," lanjut dia.

Instansi pemerintah yang mendapatkan masukan tersebut yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Transmigrasi, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KPK Berikan Hasil Kajian Terhadap Pengalokasian Dana Desa

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah mencanangkan bantuan terhadap sekitar 73 ribu desa se-Indonesia tahun ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melakukan kajian terhadap pengolahan, dan alokasi dana desa tersebut agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.

Kepala Bagian Publikasi dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan KPK telah mengundang sejumlah instansi pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Transmigrasi, untuk menyampaikan hasil kajian terhadap pengelolahan dan alokasi dana desa.

"Pada hari ini, KPK mengundang sejumlah instansi untuk memaparkan hasil kajian tentang UU desa," kata Priharsa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2015).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan pihaknya bersama instasi pemerintah lainnya telah mendapatkan masukan dari KPK, untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, agar dalam perjalanannya tidak terjadi penyelewengan.

"Dari kemenkeu kan mengalokasikan dana desa 40 persen. Nah, sekarang sudah relokasi 40, 40, 20. setelah itu upaya pembangunan tidak ada apa-apa karena dana desa harus digunakan dengan baik, jelas, dan sebagainya" jelas Mardiasmo. "Nah, KPK memberikan upaya pencegahannya seperti apa," lanjut dia.

Instansi pemerintah yang mendapatkan masukan tersebut yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Transmigrasi, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


(YDH)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA