Pemerintah Serahkan Draf RUU KUHAP dan KUHP ke DPR

- 06 Maret 2013 16:43 wib
ANTARA/Puspa Perwitasari/wt
ANTARA/Puspa Perwitasari/wt

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Menteri Hukum dan HAM menyampaikan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Komisi III DPR RI. Komisi Hukum sendiri pun akan membentuk Panja RUU KUHAP dan RUU KUHP.

"Setelah penyerahan ini akan mulai pembahasan. Sebetulnya penyerahan sudah ke pimpinan, tapi yang sekarang ini ke Komisi III," kata Ketua Komisi III DPR RI I Gede Pasek Suardika, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/3).

Penyerahan draf kedua RUU itu disampaikan langsung oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin beserta tim pembahas didampingi Kabareskrim Komjen Pol Sutarman.

Ia menambahkan, sebetulnya RUU sudah sangat lama diajukan oleh pemerintah sejak masa mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Namun, Pasek menyatakan draf kali ini adalah draf baru, bukan revisi dari draf pemerintah sebelumnya.

"Minggu depan sudah mulai turun ke daerah untuk menyerap aspirasi," lanjutnya.

Sementara itu, anggota Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Indra, menilai pembahasan kedua RUU itu tak akan selesai hingga Pemilu 2014. Karenanya perlu usaha ekstra pemerintah dan DPR jika ingin menyelesaikannya.

"Saya tidak terlalu optmis selesai dibahas, karena kontennya banyak dan berat, materi yang dibahas lintas instutusi penegak hukum.," ucap Indra.(Andhini/Vic)

()

SEKRETARIS Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengungkapkan forum Musyawarah Kerja Nasional…