Mengembalikan Kredibilitas Pemerintah

   •    Senin, 15 Jun 2015 10:50 WIB
jokowi-jk
Mengembalikan Kredibilitas Pemerintah

Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef


EKSPEKTASI publik segera adanya perbaikan ekonomi terhadap pemerintahan Jokowi-JK sangat tinggi.

Masyarakat sudah terlalu lama menunggu adanya perbaikan kesejahteraan yang tak kunjung datang walau sudah hampir 70 tahun merdeka.

Alih-alih berbicara peningkatan kesejahteraan, pemerintah pun belum mampu sepenuhnya mewujudkan hak masyarakat yang paling mendasar untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Angka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi.

Padahal, Pasal 27 ayat 2 UUD 45 jelas-jelas mengamanatkan hal itu.

Belum lagi jika harus membandingkan dengan ketertinggalan pembangunan ekonomi dari negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN.

Jadi, wajar jika harapan masyarakat begitu besar terhadap pemerintahan baru.

Sayangnya, setelah hampir delapan bulan Kabinet Kerja bekerja, kondisi perekonomian tak kunjung membaik. Baik masyarakat maupun dunia usaha justru semakin dihadapkan pada tekanan ekonomi dan kondisi iklim usaha yang penuh ketidakpastian dan semakin rumit. Hasil evaluasi Indef selama triwulan I dan kecenderungannya pada triwulan II 2015, beberapa indikator ekonomi utama sudah menunjukkan sinyal lampu kuning. Di antaranya, pertama, pertumbuhan ekonomi anjlok dan terjadi penurunan kualitas. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2015 sebesar 4,7% merupakan pertumbuhan terendah atau terburuk sejak 2009. Padahal, potensi autopilot sumber pertumbuhan ekonomi domestik, yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi, mestinya masih mampu menopang di kisaran 5%.

Bahkan kualitas pertumbuhan juga menurun, terlihat dari semakin gagalnya harapan terjadinya transformasi struktur ekonomi. Pertumbuhan sektor tradable justru merosot cukup tajam, sedangkan sektor non-tradable masih tetap naik. Sektor jasa masih tumbuh tinggi, terutama jasa informasi dan komunikasi (10,53%) serta jasa keuangan dan asuransi (7,57%). Padahal, sektor-sektor tersebut relatif kedap dalam menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja formal. Sementara itu, industri yang mempunyai kontribusi sekitar 23,7% terhadap GDP, hanya mampu tumbuh 3,87%.

Kedua, penurunan investasi dan indeks tendensi bisnis. Hasil dari berbagai lawatan Presiden ke luar negeri konon menghasilkan berbagai komitmen banyak negara untuk berinvestasi ke Indonesia. Namun, pertumbuhan investasi masih tetap melambat dari 20,22% (yoy) pada triwulan I 2014 menjadi 10,16% pada triwulan I 2015. Bahkan, porsi investasi terhadap GDP turun dari 33,46% pada triwulan IV 2014 menjadi 31,94% pada triwulan I 2015. Untuk dapat merealisasikan komitmen investasi dibutuhkan dukungan konkret, terutama penyederhanaan birokrasi perizinan, kepastian regulasi, dan ketersediaan infrastruktur.

Indeks tendensi bisnis (ITB) yang merupakan refleksi persepsi pelaku usaha terhadap prospek ekonomi pada triwulan I 2015 anjlok menjadi 96,30. Padahal, pada triwulan IV 2014 masih berada pada level 104,07. Turunnya ITB itu disebabkan turunnya indeks pendapatan usaha (95,06), indeks penggunaan kapasitas produksi (95,13), dan indeks rata-rata jam kerja (97,83). Namun, sejalan dengan mulainya realisasi dari pengeluaran pemerintah, BPS memperkirakan ITB triwulan II 2015 akan kembali meningkat pada level 109,65.

Ketiga, defisit neraca pembayaran. Kinerja neraca perdagangan selama lima bulan terakhir memang telah mengalami perbaikan. Sayangnya surplus neraca perdagangan bukan karena ditopang membaiknya kinerja ekspor, melainkan tertolong oleh turun drastisnya impor. Januari-April 2015, ekspor turun 11,01% dan impor turun hingga 17,03%. Tentu, tipisnya surplus perdagangan belum mampu mengompensasi defisit neraca jasa dan neraca modal. Defisit neraca jasa triwulan I mencapai US$1,8 miliar, berasal dari jasa transportasi baik penumpang, barang, maupun lainnya, ditambah dengan defisit biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa asuransi, serta jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi. Demikian juga net neraca modal pada triwulan I 2015 mengalami defisit US$5,1 miliar, dengan neraca primer defisit US$6,5 miliar sementara neraca sekunder hanya surplus US$1,4 miliar.

Keempat, tekanan depresiasi rupiah. Pada Oktober 2014, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih berada di Rp12.032. Dalam kurun waktu kurang dari delapan bulan, memasuki Mei, rupiah anjlok hingga di level Rp13.129. Selama Januari-Mei 2015 rupiah telah terdepresiasi sekitar 6,32%. Sementara itu, ringgit Malaysia hanya terdepresiasi 3,9%, peso Filipina 0,21%, baht Thailand 2,17%, won Korea 1,28%, dan bahkan renminbi Tiongkok hanya 0,02%.

Kelima, melambatnya penyaluran kredit perbankan. Pembiayaan perbankan merupakan salah satu refleksi riil kondisi perkembangan bisnis dan ekonomi. Pertumbuhan kredit triwulan I 2015 hanya 11,3% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya 11,6% (yoy). Perlambatan laju kredit terutama pada kredit modal kerja (KMK) dari 1,56% (mtm) pada Februari menjadi 0,74% (mtm) pada Maret 2015. Kredit investasi dan kredit konsumsi sampai dengan Maret sedikit meningkat, masing-masing menjadi 1,31% (mtm) dan 0,81% (mtm) jika dibandingkan dengan Februari dari 0,09% (mtm) dan 0,55% (mtm). Namun, sampai dengan Mei 2015 penyaluran total kredit justru semakin melambat, hanya tumbuh pada kisaran 10%, jauh di bawah target pemerintah untuk tumbuh 15%-17%.

Keenam, terlambatnya stimulus fiskal. Terdapat langkah reformulasi postur APBN-P 2015 yang perlu diapresiasi, seperti merealokasi anggaran subsidi untuk anggaran infrastruktur dan dana desa. Juga peningkatan alokasi anggaran untuk sektor strategis, melalui Kementerian Pertanian (107,08%), Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (40%), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (60%), Kementerian ESDM (48%), dan Kementerian Perindustrian (60%). Sayangnya, sampai 31 Maret 2015, penyerapan anggaran hanya sebesar 367,4 triliun atau 18,5%. Penyerapan Kementerian PU dan Pera baru 2,5%, Kementerian Pertanian 2,25%, dan Kementerian ESDM 5-6%. Penyerapan anggaran yang relatif on schedule hanya pada pos belanja pegawai dan pembayaran bunga utang.

Ketujuh, pengangguran dan ketimpangan meningkat. Gelombang PHK semakin marak dampaknya angka pengangguran justru meningkat. Pada Februari 2015 angkanya 5,81% berbanding dengan Februari 2014 5,70%. Disparitas kemiskinan antardaerah semakin meningkat. Papua sebagai salah satu penghasil sumber daya mineral terbesar memiliki persentase penduduk miskin terbesar, yakni 27,8%, diikuti Papua Barat 26,26%, Nusa Tenggara Timur 19,06%, dan Maluku 18,44%.

Kedelapan, daya beli masyarakat anjlok. Dua faktor utama penentu daya beli masyarakat, yaitu stabilitas harga kebutuhan pokok dan tersedianya sumber pendapatan. Padahal, pengendalian stabilitas harga di Indonesia cukup sederhana, kuncinya ialah stabilitas harga energi yang diatur pemerintah dan harga barang bergejolak yang bersumber dari bahan pangan pokok. Sayangnya, sampai dengan April 2015 inflasi harga yang diatur pemerintah mencapai 13,26% (yoy) dan inflasi barang bergejolak 6,23% (yoy).

Solusi

Salah satu penyebab semakin menurunnya kinerja perekonomian tersebut diduga karena ungovern government. Itu fenomena pemerintah tidak mampu mengatur dan mengelola kebijakan ekonomi secara optimal. Pemerintah seharusnya tidak boleh kehilangan fungsi dalam memberikan arah dan panduan terhadap jalannya roda perekonomian. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi ialah hadirnya pemerintah yang memiliki fungsi komando, sebagai conductor yang memimpin arah kebijakan ekonomi. Kepemimpinan yang bijak, profesional, dan berani memberikan terobosan yang konkret dan kredibel di tengah perekonomian yang bergelombang tinggi. Utamanya kehadiran perannya dalam meningkatkan program-program stimulus fiskal.

Transisi pemerintahan dan faktor eksternal pelemahan ekonomi global mestinya tidak dijadikan kambing hitam perlambatan ekonomi Indonesia. Nyatanya terdapat beberapa negara yang tetap mampu survive. Thailand, Filipina, dan India termasuk negara yang sukses menyelesaikan permasalahan ekonominya. India di tengah transisi pemerintahan, tapi mampu tumbuh 7,5%. Inflasi di India dijaga cenderung rendah, dimanfaatkan sebagai momentum mendorong daya beli masyarakat. Sebelumnya, India juga terangkap pada inflasi yang tinggi, tetapi otoritas moneter di India mendukung dengan kembali memotong suku bunga acuan. Akibatnya indeks keyakinan konsumen terus meningkat dan mendongkrak indeks tendensi bisnis. Bahkan ekspor India mampu meningkat di tengah perlambatan ekonomi global melalui keberhasilan strategi diversifikasi ekspor.

Fenomena Modi di India sejatinya mirip--jika tidak bisa dikatakan sama--dengan fenomena Jokowi di Indonesia, yakni keduanya dianggap sukses memimpin pada level daerah dan dianggap sebagai figur yang dapat membawa perubahan. Oleh sebab itu, banyak kalangan yang menyandingkan Modi dengan Jokowi. Beberapa bulan setelah pemilu berlalu, tampaknya Modi dengan pemerintah barunya mampu menjaga harapan perbaikan ekonomi melalui adanya kredibilitas kebijakan pemerintah.

Kebijakan yang tepat dengan menjaga dan mengoptimalkan sumber daya domestik ternyata mampu menjawab tantangan pelemahan ekonomi global. Pemerintah Indonesia perlu belajar bagaimana menjaga harapan dan kepercayaan seperti yang sudah ditunjukkan India. Utamanya mewujudkan stabilisasi harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Jika tidak, harapan masyarakat terhadap pemerintah baru akan hilang seiring dengan hilangnya momentum transisi pemerintah yang pada awalnya diharapkan mampu membawa perubahan bagi ekonomi Indonesia.


(ADM)