Koalisi Kawan Anggaran Tolak Dana Aspirasi

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 15 Jun 2015 16:19 WIB
dpr
Koalisi Kawan Anggaran Tolak Dana Aspirasi
Koalisi Kawan Anggaran. (Foto:Fikar)

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Kawan Anggaran menolak usulan dana aspirasi Rp20 miliar per anggota DPR. Penolakan ini ditunjukan dengan berbagai rekomendasi yang dilayangkan kepada DPR dan pemerintah.
 
Pertama, Koalisi Kawan Anggaran meminta DPR membatalkan usulan dana aspirasi kepada 560 anggota DPR. "Ketika direalisasikan muncul potensi korupsi secara masif," kata Anggota Koalisi Kawan Anggaran dari ICW, Donal Fariz dalam penolakan dana aspirasi, di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2015).
 
Kedua, pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menteri Keuangan harus tegas menolak usulan dana aspirasi DPR.
 
"Hak kami sebagai publik telah diambil dengan mencabut subsidi BBM, jangan sampai diambil lagi untuk kepentingan DPR ini," ujar dia.
 
Ketiga, meminta anggota DPR mendorong konstituen di dapilnya masing-masing mengoptimalkan alokasi dana desa dengan berpartisipasi aktif, baik dari perencanaan, penyusunan, pengawasan hingga pelaporan penyalahgunaan.
 
Keempat, anggota DPR diminta aktif menyerap aspirasi konstituen di dapilnya. Kemudian, memperjuangkannya dengan menjalankan fungsi dan hak DPR dalam pembahasan anggaran dan pengawasan.
 
"Terakhir, DPR bisa memaksimalkan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk menjawab aspirasi masyarakat," tandas dia.
 
Koalisi kawan anggaran terdiri dari berbagai lembaga masyarakat, seperti Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Indonesia Parliamentary Center (IPC), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Indonesia Corruption Watch (ICWY, Indonesia Budgeting Center (IBC), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI).
 
Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro), Yayasan Penguatan, Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat (YAPPIKA), Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Indonesia Legal Roundtable (ILR).


(FZN)