RI Dapat Minta Australia Hukum Oknum Penyogok Kapal Pengungsi

Fajar Nugraha    •    Senin, 15 Jun 2015 17:12 WIB
imigran gelap
RI Dapat Minta Australia Hukum Oknum Penyogok Kapal Pengungsi
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Dugaan adanya pemberian uang oleh oknum pejabat Australia kepada awak kapal pembawa pencari suaka terus didalami Kepolisian Indonesia. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah meminta Duta Besar Australia di Indonesia untuk mengklarifikasi kabar tersebut. Tujuan klarifikasi untuk memastikan apakah ini kebijakan pemerintah Australia atau bukan.

Bila memang kebijakan Australia, maka Australia sebagai anggota Konvensi tentang Pengungsi, telah melanggar Konvensi tersebut.

"Bila pemberian uang kepada awak kapal bukan merupakan kebijakan Australia, namun benar uang telah diserahkan oleh oknum otoritas Australia, maka Indonesia dapat meminta Australia untuk melakukan tuntutan hukum atas oknum tersebut atas dugaan melakukan penyelundupan manusia ke Indonesia," tutur Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dalam keterangan pers yang diterima Metrotvnews.com, Jakarta, Senin (15/6/2015). 

Hal ini dikarenakan oknum tersebut memenuhi kualifikasi melakukan penyelundupan mansuia berdasarkan salah satu protokol dari Transnational Organized Crimes. Protokol tersebut berjudul Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air. Australia telah meratifikasi Protokol tersebut pada 2004.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dapat meminta Australia agar pelaku diproses hukum mengingat pelaku berada di Australia, bukan di Indonesia.

"Bila Australia tidak melakukan proses hukum terhadap oknum otoritas tersebut, maka Australia telah melakukan pembiaran," kata Hikmahanto.

Pembiaran ini berarti pemerintah Australia melakukan pembenaran terkait cara mengusir pencari suaka dengan uang. Negeri Kanguru juga dianggap membenarkan tindakan penyelundupan manusia.

Indonesia dapat melakukan protes diplomatik dan melakukan opsi-opsi diplomatik yang tersedia untuk memastikan Australia menghukum oknum petugasnya.

Indonesia juga perlu memastikan Australia mengubah kebijakan pengusiran pencari suaka yang memanfaatkan uang, karena selain bertentangan dengan protokol, juga merupakan perilaku koruptif.


(WIL)